IKOBENGKULU.COM — Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengingatkan akan bahaya meningkatnya hoaks selama Pemilu 2024 dan potensi kemunculannya kembali di Pilkada 27 November 2024. Menurut Komite Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Mafindo, terdapat peningkatan signifikan dalam penyebaran hoaks di ruang digital selama Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, yang diperkirakan akan berulang di Pilkada.
Pada semester I 2024, tercatat 2.119 hoaks yang menyebar terkait tahapan pemilu, mendekati total sepanjang tahun 2023. Mafindo mencatat bahwa hoaks ini menyasar berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga penghitungan suara, yang diprediksi akan berulang di Pilkada.
Potensi Hoaks di Pilkada 2024:
- Peredaran hoaks lokal, dengan sasaran kontestan dan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
- Hoaks berbasis isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang berpotensi memicu konflik sosial.
- Penyebaran hoaks menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang mempermudah pembuatan konten palsu.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menekankan pentingnya kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat untuk menangani disinformasi, terutama yang berbasis AI. “Hoaks mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks menjelang Pilkada 2024,” ujar Septiaji.
Hasil Pemantauan Hoaks pada Semester I 2024:
1. Peningkatan Drastis: Temuan hoaks melonjak hingga 2.119 pada semester pertama 2024, hampir dua kali lipat dari semester I tahun sebelumnya.
2. Dominasi Politik: Hoaks bertema politik mendominasi, mencapai 48,9% dari total hoaks, terutama terkait tahapan Pemilu 2024.
3. Kekuatan Visual: 62,9% hoaks berbentuk kombinasi teks dan video, dengan TikTok dan YouTube menjadi platform utama penyebaran.
4. Manipulasi Opini Publik: Hoaks banyak digunakan sebagai alat manipulasi opini publik, terutama pada momen-momen kritis dalam pemilu.
Mafindo menegaskan bahwa strategi khusus dibutuhkan untuk memitigasi dampak hoaks di Pilkada, terutama di kalangan pemilih muda yang terpapar konten disinformasi melalui platform video.
