IKOBENGKULU.COM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menegaskan bahwa proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Bengkulu dilakukan tanpa biaya apa pun.

Dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Formasi 2023 di GOR Sawah Lebar, Rabu (18/9), Gubernur Rohidin memastikan semua tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penerimaan SK, berlangsung tanpa pungutan biaya.

"Saya pastikan tidak ada pungutan biaya sepeser pun, dari pendaftaran, pemberkasan, hingga pengangkatan," ujar Gubernur Rohidin.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka 600 formasi bagi honorer yang diseleksi menjadi PPPK. Gubernur Rohidin juga menekankan bahwa calon PPPK tidak perlu meminta bantuan pihak luar karena seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan.

"Jangan meminta bantuan kepada siapa pun. Ikuti aturan yang ada, penuhi syarat, dan jalani tahapan dengan sungguh-sungguh," tambah Gubernur.

Hingga saat ini, Pemprov Bengkulu telah mengangkat 1.043 orang menjadi PPPK. Mereka mendapatkan hak-hak yang sama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk gaji, tunjangan sertifikasi, dan peluang menjadi kepala sekolah jika memenuhi syarat.

Namun, Gubernur Rohidin juga menyoroti perlunya evaluasi terkait penempatan kerja agar guru yang diangkat mendapatkan jam mengajar yang cukup dan tidak terjadi penumpukan di satu sekolah.

Salah satu guru yang menerima SK PPPK, Nuril, yang telah mengabdi sejak 2011, menyatakan bahwa seluruh proses pengangkatannya berlangsung tanpa biaya. "Benar yang disampaikan Pak Gubernur, kami tidak dipungut biaya apa pun, dari pemberkasan hingga penerimaan SK," ungkap Nuril.

Suprihatin, yang telah menjadi guru honorer selama 18 tahun, juga membenarkan bahwa tidak ada biaya dalam seluruh proses pengangkatan. "Semua murni tanpa pungutan," tegasnya.

Siswanto, guru honorer selama 18 tahun di Rejang Lebong, turut mengucapkan syukur atas pengangkatan ini. "Pada usia 53 tahun, ini anugerah besar bagi saya. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang memperjuangkan nasib kami," ujar Siswanto.

Gubernur Rohidin menutup dengan mengajak para honorer yang belum diangkat untuk mengisi data di *Sistem Pengolahan Non-ASN* (siNona) agar seluruh honorer bisa terdata secara kolektif dan diajukan menjadi ASN.***