Bengkuluikobengkulu.com,,-Seiring dengan transformasi kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (kemedukbangga)/ BKKBN. Pemerintah melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), menetapkan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) kini menjadi salah satu Indikator Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.
Mendukung pelaksanaan program KBPP maka sangat diperlukan aksi pemerintah daerah dalam membuat PJPK untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Dalam program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan kependudukan, PJPK merupakan panduan operasional lima tahunan (seperti periode 2025–2029) yang menjabarkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Dengan penetapan KBPP sebagai Pro PN maka perkembangannya dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden RI.
Pasalnya, KBPP saat ini bukan hanya sekadar membatasi jumlah kelahiran, tetapi berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga, penurunan angka stunting, penekanan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), serta pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan melalui pencegahan kehamilan 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak)," disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Selasa,(4/8/2026).
" Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB/IMR) mencapai 14,12 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan BPS dan Dinas Kesehatan merilis, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2025, dengan angka kematian bayi (IMR) di tingkat provinsi tercatat sebesar 16,89 per 1.000 kelahiran hidup".
Menyikapi pentingnya KBPP terhadap kesehatan masyarakat khsusunya inu dan anak, maka Kemendukbangga/BKKBN menggulirkan Program AKSI KBPP 2026 yang dirangkaikan dengan inovasi Kelas Ayah Idaman (AMAN) di Fasyankes dan TPMB. Mengingat keberadaan Fasyankes serta TPMB adalah garda terdepan dan pilar utama menopang keberhasilan program KB khusunya pasca persalinan," kata dr. Zamhir.
Dikatakan dr. Zamhir, slogan "Ada Bidan Ada KB, Ada KB Ada Bidan" adalah semboyan nasional yang menunjukkan kerja sama erat antara pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan profesi bidan di Indonesia. Yang bermakna bahwa bidan adalah tenaga kesehatan terdepan yang selalu siap sedia memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi bagi masyarakat".
Pelaksanaan program KB di Bengkulu diperkuat oleh 380 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. Diantaranya, terdapat di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 63 Fasyankes. " Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Juli-2026 terdapat fasyankes di Rejang Lebong mencapai 63 faskes dan TPMB tempat pelayanan KB. Terdapat tempat pelayanan KB pemerintah 24 fasyankes, swasta lima fasyankes, Selain itu masih terdapat sebanyak 34 TPMB yang diantaranya PMB jejaring sebanyak 27 dan PMB setara Faskes sebanyak tujuh faskes."(***)
