BENGKULU — Rencana menjadikan pungutan parkir di gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart sebagai salah satu solusi untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Bengkulu menuai penolakan dari anggota DPRD Kota Bengkulu, Rodi, S.Kom., MM.
Rodi menilai penyerapan tenaga kerja seharusnya tidak dilakukan dengan menambah beban pengeluaran masyarakat. Ia menyatakan mendukung upaya membuka lapangan pekerjaan, tetapi menolak jika sumbernya berasal dari pungutan parkir yang dibebankan kepada konsumen.
"Saya sangat menghargai niat baik elemen masyarakat yang menginginkan penambahan lapangan pekerjaan. Itu semangat yang mulia. Namun, menjadikan pungutan parkir di Indomaret dan Alfamart sebagai solusi, itu bukan jalan yang benar," kata Rodi dalam pernyataan resminya.
Menurut Rodi, pungutan parkir secara langsung akan menambah biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Ia mencontohkan, konsumen minimarket berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja hingga pelajar.
"Yang belanja itu ibu rumah tangga, pekerja yang mampir membeli sarapan, hingga pelajar. Kita tidak boleh membuka lapangan kerja dengan cara membebani masyarakat sendiri. Itu bukan kemajuan, tetapi hanya memindahkan beban," tegasnya.
Soroti Kontribusi Minimarket terhadap Pendapatan Daerah
Rodi juga menyoroti kontribusi gerai ritel modern yang telah beroperasi di Kota Bengkulu melalui kewajiban perpajakan dan retribusi sesuai ketentuan.
Menurut dia, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja.
"Indomaret dan Alfamart yang beroperasi di Kota Bengkulu sudah membayar pajak dan retribusi yang sah kepada pemerintah daerah. Dari sumber pendapatan yang sah inilah seharusnya program peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja didorong," ujarnya.
Ia berpandangan, kebijakan membuka lapangan kerja harus menciptakan aktivitas ekonomi baru yang memberikan nilai tambah, bukan menjadikan masyarakat sebagai sumber pembiayaan utama.
Persoalkan Pungutan Parkir di Gerai Modern
Selain persoalan beban ekonomi masyarakat, Rodi juga mempertanyakan rencana penerapan pungutan parkir di area gerai modern.
Ia menyebut status dan mekanisme pengelolaan parkir perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum dan regulasi daerah yang berlaku. Menurutnya, jangan sampai kebijakan baru justru menimbulkan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Jangan sampai fasilitas yang selama ini digunakan konsumen kemudian menjadi sumber pungutan tanpa dasar yang jelas. Ini harus dikaji secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat," katanya.
Rodi menegaskan, persoalan lapangan pekerjaan merupakan masalah penting yang harus mendapatkan solusi serius. Namun, solusi tersebut menurutnya perlu diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Dorong Investasi dan Pengembangan UMKM
Sebagai alternatif, Rodi mendorong Pemerintah Kota Bengkulu memperluas investasi, memperkuat sektor UMKM, serta membuka ruang bagi usaha kreatif dan produktif.
Menurutnya, semakin banyak aktivitas ekonomi baru yang tumbuh, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan dan sumber pendapatan.
"Saya mendukung penambahan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Bengkulu. Saya juga menghargai semangat seluruh elemen masyarakat yang memperjuangkan hal tersebut," jelasnya.
Namun, ia kembali menegaskan penolakannya terhadap pungutan parkir di Indomaret dan Alfamart apabila kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja.
"Saya tidak setuju jika solusinya adalah pungutan parkir Alfamart dan Indomaret. Jangan sampai kesejahteraan sebagian orang dibebankan kepada masyarakat luas," pungkas Rodi.
Rodi berharap pembahasan mengenai parkir di gerai ritel modern dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kepentingan masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu.
