KEPAHIANG – Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa belasan siswa dan guru di SDN 18 Kepahiang pasca-mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka tabir buruknya tata kelola koordinasi antarlembaga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang secara terbuka menyesalkan sikap sepihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang mengabaikan keberadaan otoritas daerah.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP. mengungkapkan, sejak awal beroperasi di wilayah Kabupaten Kepahiang, manajemen dapur SPPG selaku penyedia katering program MBG tidak pernah melakukan koordinasi, audiensi, maupun rapat khusus bersama pemerintah daerah.
Akibat minimnya pelibatan instansi lokal tersebut, Pemkab Kepahiang kini tidak memiliki legitimasi hukum atau wewenang formal untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan maupun penghentian sementara operasional dapur pasca-insiden medis kedaruratan tersebut.
“Sudah lama sejumlah dapur SPPG ini beroperasi di Kabupaten Kepahiang, tetapi mereka tidak pernah berkoordinasi maupun rapat bersama dengan Pemkab. Padahal, kita sudah membentuk Satgas MBG daerah yang seharusnya terlibat aktif dalam fungsi pengawasan berkala. Dampak dari mampetnya koordinasi ini, daerah tidak memiliki wewenang untuk merekomendasikan SPPG tersebut berhenti beroperasi,” ujar Zurdi Nata dengan nada kecewa, Minggu (7/6).
Langkah Cepat Medis dan Data Korban Terdampak
Meski terbentur masalah kewenangan administrasi terhadap pemutusan operasional katering, Bupati memastikan jajaran kesehatan daerah bergerak responsif. Begitu sinyal kedaruratan diterima, pemda langsung menggerakkan tim medis untuk melakukan langkah penyelamatan pertama di lapangan.
Berdasarkan data kompilasi hingga penutupan posko pemeriksaan medis pada Kamis (4/6), total korban yang mengalami gejala klinis serupa berjumlah 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Murid/Pelajar: 14 orang anak.
Tenaga Pendidik: 1 orang guru.
Staf Sekolah: 1 orang penjaga sekolah.
Seluruh korban dilaporkan mengalami gejala tipikal kontaminasi asupan seperti pusing akut, mual, hingga muntah berulang usai menyantap paket makanan gratis tersebut. Seluruhnya telah dievakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan dan Puskesmas terdekat, serta sebagian besar di antaranya kini dilaporkan dalam kondisi klinis yang kian membaik.
“Saat kejadian, Pemkab Kepahiang langsung cepat tanggap menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait untuk melakukan penanganan kedaruratan medis secara cepat terhadap seluruh korban. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita serta para guru adalah prioritas utama,” tambah Bupati.
Guna mengusut tuntas penyebab pasti insiden sosiologis ini, Bupati meminta semua pihak menahan diri dan tidak berspekulasi liar. Pemkab Kepahiang menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan hukum kepada instansi berwenang, seraya menunggu hasil uji klinis laboratorium terhadap sampel sisa makanan yang telah diamankan oleh tim epidemiologi Dinas Kesehatan.
Hasil laboratorium tersebut nantinya akan dijadikan basis evaluasi total demi merombak sistem pemenuhan gizi nasional di daerah agar lebih aman, steril, dan tidak lagi mengorbankan keselamatan warga sekolah di Kabupaten Kepahiang. (adv)
