KEPAHIANG – Aroma kopi robusta mencuat di antara tumpukan berkas perencanaan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang. Di tengah pusingnya tim anggaran merombak postur RKPD 2026 akibat jeratan utang daerah dan pemangkasan dana pusat, sebuah terobosan progresif justru lahir dari komoditas unggulan Bumi Sehasen ini.
Bappeda Kepahiang resmi mematangkan konsep program bertajuk Kopi Kepahiang Hub. Ini adalah sebuah program hilirisasi komoditas perkebunan yang dirancang khusus tanpa harus membebani kas daerah yang sedang kritis.
Melalui program ini, Bappeda memotong jalur birokrasi usang yang biasanya mengandalkan pengadaan mesin dari APBD. Sebagai gantinya, pemerintah daerah mengambil peran sebagai fasilitator kelas kakap yang mempertemukan langsung kelompok tani lokal dengan jaringan coffee shop nasional serta eksportir besar melalui skema kontrak jangka panjang.
Kepala Bappeda Kepahiang, M. Salihin, S.Hut, M.Si., mengungkapkan bahwa keterbatasan finansial daerah justru memaksa birokrasi untuk berpikir keluar dari pakem konvensional (out of the box). Menurutnya, nasib ratusan ribu petani kopi di Kepahiang tidak boleh ikut layu hanya karena kas daerah sedang melakukan efisiensi ekstrem.
"Selama ini petani kita selalu kalah di tingkat harga karena menjual biji mentah ke tengkulak. Lewat Kopi Kepahiang Hub, kita tidak membelikan mereka mesin pakai uang APBD karena anggarannya memang tidak ada. Kita bawa swasta ke sini, kita ikat dengan regulasi, agar mereka mendampingi petani dan membeli hasil panen dengan harga industri yang adil," kata Salihin saat memaparkan program tersebut, Sabtu (6/6/2026).
Memutus Rantai Tengkulak dan Dongkrak Harga 40 Persen
Bappeda merancang Kopi Kepahiang Hub sebagai ekosistem hulu-hilir yang mandiri. Dalam cetak biru (blueprint) program 2026, intervensi yang dilakukan swasta dan pemerintah daerah dibagi ke dalam beberapa tahapan taktis:
Standardisasi Mutu di Tingkat Kebun: Jaringan retail kopi nasional yang menjadi mitra akan memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada petani mengenai teknik petik merah dan proses pascapanen yang benar.
Kepastian Pasar (Off-Taker): Petani mendapatkan jaminan kontrak pembelian tertulis. Langkah ini secara otomatis memutus mata rantai spekulasi harga yang sering dimainkan oleh para tengkulak.
Hilirisasi Produk Lokal: Mendorong sebagian hasil panen terbaik untuk diolah di dalam daerah menjadi produk setengah jadi bermerek dagang asli Kepahiang, guna menyuplai kebutuhan pasar regional Bengkulu dan nasional.
Kalkulasi Bappeda menunjukkan, jika program ini berjalan konsisten pada musim panen 2026, pendapatan riil para petani kopi di tingkat tapak diproyeksikan mampu terdongkrak hingga 40 persen. Peningkatan kesejahteraan ini terjadi secara murni melalui perbaikan tata niaga, tanpa menyedot sepeser pun dana dari pos belanja infrastruktur daerah.
Mengamankan Pelayanan Dasar Masyarakat
Keberhasilan merancang program ekonomi kreatif berbasis kemitraan non-APBD ini memberikan ruang bernapas yang cukup lega bagi struktur anggaran Kepahiang. Salihin menjelaskan, sisa ruang fiskal APBD yang sangat terbatas tahun depan bisa dialokasikan penuh untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar yang tidak bisa ditunda.
Pemerintah daerah tetap dapat mengunci mati anggaran penanganan stunting terpadu lintas sektoral untuk mengejar target ambisius menuju zero stunting. Selain itu, dana perlindungan sosial untuk penghapusan kemiskinan ekstrem serta kelanjutan penataan kawasan Lapangan Santoso sebagai ikon pertumbuhan baru kota tetap aman dari kebijakan pemangkasan.
Melalui peluncuran Kopi Kepahiang Hub ini, Bappeda Kepahiang ingin memberikan pelajaran penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Krisis anggaran akibat utang daerah bukan berarti pembangunan harus mati suri, melainkan momentum emas bagi birokrasi untuk melepaskan ketergantungan dari APBD dan mulai cerdas memanfaatkan potensi jaringan swasta demi kesejahteraan rakyatnya sendiri. (adv)
