KEPAHIANG – Langkah penyelamatan terhadap sektor agraria menjadi prioritas mutlak Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran 2026. Di tengah impitan beban finansial akibat kewajiban pelunasan utang daerah yang mencapai puluhan miliar rupiah, komitmen stimulan untuk para petani dipastikan tidak akan dikorbankan.
Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi akar rumput, mengingat mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepahiang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, S.Hut, M.Si., mengonfirmasi bahwa beban kewajiban atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang jatuh tempo telah menyedot ruang fiskal daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran pada lini belanja operasional birokrasi demi menyelamatkan sektor-sektor produktif.
"Ruang fiskal kita untuk tahun 2026 memang berada dalam posisi yang sangat ketat karena adanya kewajiban penyelesaian utang daerah. Namun, kami memastikan bahwa roda sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Kepahiang harus tetap bergerak dan mendapat proteksi anggaran," ujar Salihin saat memberikan penjelasan di ruang kerjanya.
Modernisasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan
Dalam rancangan akhir RKPD 2026, Bappeda mengarahkan reformasi anggaran pertanian pada efisiensi program yang berbasis teknologi tepat guna. Salihin menjelaskan, keterbatasan dana menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola bantuan konvensional yang tidak terukur dan beralih pada penguatan hilirisasi produk.
Fokus intervensi anggaran pertanian tahun depan akan difokuskan pada tiga komoditas utama daerah, yakni kopi, lada, dan tanaman hortikultura.
Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi para petani agar mampu meningkatkan nilai jual produk mentah menjadi produk setengah jadi, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional.
Penghematan Ekstrem Sektor Non-Produktif
Untuk mengamankan alokasi anggaran sektor pertanian dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, Bappeda Kepahiang menerapkan kebijakan pengetatan sabuk anggaran yang radikal di sektor lain. Salah satu kebijakan yang diambil adalah meniadakan seluruh kegiatan seremonial pemerintahan dan anggaran hiburan rakyat pada perayaan hari jadi kabupaten.
Rasionalisasi juga menyasar proyek infrastruktur fisik berskala besar yang dinilai belum memiliki dampak instan terhadap pemulihan ekonomi warga.
Pemerintah daerah hanya mempertahankan proyek konektivitas vital, seperti perbaikan jalan logistik dan jembatan penghubung sentra produksi pertanian, di samping melanjutkan penataan kawasan Lapangan Santoso sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Melalui formula penganggaran yang rigid dan berbasis prioritas ini, Bappeda Kepahiang optimistis dapat membawa daerah keluar dari tekanan pemangkasan anggaran pusat dan jeratan utang daerah, tanpa harus mematikan produktivitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat luas. (adv)
