RIYADH — Satgas Haji dan Umrah Polri mencatat total kerugian masyarakat akibat penipuan haji non-prosedural dan visa ilegal pada musim haji 2026 telah menembus angka Rp10,02 miliar. Menindaklanjuti maraknya kasus tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bergerak mendatangi jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Riyadh, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada penguatan pengamanan dan perlindungan jemaah menjelang puncak musim haji, khususnya dalam mengantisipasi berbagai modus penipuan yang merugikan jemaah Indonesia. Kedatangan Wakapolri disambut langsung oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid.
Hingga menjelang puncak haji tahun ini, Subsatgas Penegakan Hukum (Gakkum) Polri telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI). Dari penindakan tersebut, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka dengan total korban mencapai 320 jemaah.
Selain penegakan hukum, Satgas Haji Polri juga mengklaim telah menggagalkan keberangkatan 32 warga negara indonesia (WNI) yang kedapatan menggunakan jalur haji non-prosedural di tanah air.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, langkah preventif di dalam negeri harus berjalan beriringan dengan diplomasi keamanan di Arab Saudi. Sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan komitmen kuat dari otoritas setempat.
“Polri bersama Kementerian Agama terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah dapat dilakukan secara menyeluruh dan berlapis,” ujar Johnny dalam keterangan resminya.
Dalam pertemuan di Riyadh tersebut, kedua belah pihak sepakat mempercepat pertukaran informasi intelijen dan taktis. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan kendala hukum atau keimigrasian yang berpotensi dihadapi jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Polri memastikan akan terus mengejar sindikat promotor haji ilegal di dalam negeri, sekaligus memastikan jemaah yang sudah berada di Arab Saudi mendapatkan perlindungan penuh dari otoritas keamanan setempat.
