Oleh: Syntia Putri, Mahasiswa Jurnalistik, UNIB
Pantai Panjang dengan air laut berwarna biru serta dikelilingi oleh pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi, menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Akan tetapi, sering kali keindahan dirusak oleh sampah-sampah yang membuat lingkungan di sekitar pantai menjadi tercemar. Tumpukan sampah seperti botol air minum, batok kelapa, hingga bungkus makanan. Masalah kebersihan ini menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan dana yang dibayar, apakah digunakan secara benar atau tidak.
Selama beberapa waktu terakhir sering kali pengunjung lokal serta pengunjung dari luar Bengkulu dan juga beberapa komunitas lingkungan melihat kondisi Pantai Panjang yang kian lama semakin memprihatinkan. Pada kondisi libur panjang contohnya, beberapa titik di Pantai Panjang banyak sekali sampah yang menggunung di sekitar pantai, tak hanya itu, sampah bisa sampai di bibir pantai. Selain di sekitar pantai, sering kali terlihat banyak sampah seperti botol minuman kemasan, plastik, batok kelapa, hingga plastik styrofoam, terlihat di sepanjang deretan pohon cemara.
Pengunjung yang berasal dari luar kota Bengkulu berpendapat “Saya memang bukan orang lokal, tapi wisata seperti ini harusnya bisa unggul, tapi kenapa masih banyak sekali sampah di mana-mana, hampir di sepanjang pantai sampah selalu terlihat, seharusnya ini bisa diatasi agar terlihat semakin indah,” Ucap Siska pengunjung asal Palembang. Sampah di sekitar pantai bukan hanya menodai nilai keindahan pantai, tetapi juga membuat bau yang tidak sedap untuk pengunjung. Masalah sampah selalu menjadi topik masalah yang berulang, dari tahun ke tahun.
Salah satu aspek yang patut dipertanyakan adalah bagaimana uang kebersihan yang dibayar oleh pedagang dan usaha kuliner yang berjualan di Pantai Panjang dialokasikan, apakah benar dana tersebut untuk kebersihan atau hanya formalitas semata. Hasil wawancara dengan pedagang Aspa Wati (54) mengatakan “Untuk pedagang sendiri ada tarif biaya kebersihan setiap bulannya, tapi bisa dilihat pantai tetap banyak sampahnya. Kami bayar Rp. 90.000 Setiap bulan, itu bayarnya sama dinas terkait,” ujarnya. Dan hampir semua pedagang membayar biaya tersebut, dari restoran besar hingga pedagang kaki lima.
Akan tetapi, transparansi atas penggunaan dana kebersihan ini masih kurang mencolok, dilihat dari perkembangan Pantai Panjang sendiri tidak ada perubahan yang signifikan. “Masalahnya ini kan, para pedagang sudah membayar biaya kebersihan, sangat memungkinkan untuk para orang di atas, mempergunakan dana tersebut benar-benar untuk kebersihan, kalau pantai masih seperti ini, ya sama saja,” pengunjung berpendapat dan mendesak untuk Dinas Pariwisata menanggapi hal yang seperti ini. Publik mendesak agar bisa dirincikan bagaimana dana tersebut digunakan.
Bagaimana dana dialokasikan, biaya operasional tenaga kebersihan, hingga sarana dan prasarana pendukung seperti tong sampah. Disebabkan sangat jarang terlihat adanya tong sampah yang layak digunakan, bahkan tidak ada sama sekali tong sampah. Petugas kebersihan area pantai juga jarang terlihat berada di area sekitar pantai dan setiap hari sampah semakin menumpuk, tanpa adanya penanganan yang tepat. Seruan ajakan pemerintah untuk tetap menjaga kebersihan pantai, kenyataannya tidak sesuai dengan praktik di lapangan.
Pemerintah sendiri berkata “Sebenarnya ini bukan hanya masalah anggaran saja, tapi bisa dari kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga lingkungan kan tugas kita bersama sebagai masyarakat Bengkulu,” kata salah satu pekerja di Dinas Pariwisata, yang menegaskan bahwa tidak semuanya kesalahan itu karena anggaran yang tidak tepat dialokasikan, tetapi juga harus ada kesadaran dari diri masyarakat, untuk menjaga alam sekitar. “Kalau kesadaran masyarakat belum cukup untuk menjaga lingkungan, semua yang dilakukan petugas tidak akan cukup untuk membuat Pantai Panjang menjadi indah dan bersih,” ujarnya lagi.
Akan tetapi, kesadaran masyarakat bukan hanya menjadi satu-satunya masalah terhadap sampah yang menumpuk di pantai panjang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya transparansi biaya kebersihan juga merupakan kunci utama. Tanpa adanya laporan yang jelas kepada publik, masyarakat sulit untuk menilai bagaimana alokasi itu digunakan untuk kepentingan publik. Jika laporan tidak terbuka, maka ada potensi penyalahgunaan tetap terbuka lebar. ***
