JAKARTA, IKOBENGKULU.COM- Di tengah masa tenang pemilu 2024 yang baru saja dimulai, sebuah koalisi masyarakat sipil merilis dokumenter penting yang menyoroti desain kecurangan pemilu di Indonesia.
Berjudul "Dirty Vote", film ini dirilis pada tanggal 11 Februari, simbolis dengan 11.11, dan akan disiarkan pada pukul 11.00 WIB melalui kanal YouTube, menurut pengumuman resmi studio Imajinari.
Dokumenter ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara ternama: Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Mereka mendalami bagaimana kekuasaan dan infrastruktur digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu, seringkali mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
.jpg)
"Dirty Vote" mengupas tuntas analisa hukum mengenai berbagai bentuk kecurangan yang telah merusak demokrasi di Indonesia.
Bivitri Susanti menjelaskan, "Film ini mencatat sejarah tentang bagaimana demokrasi kita terkikis, dimana kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang dipilih melalui sistem demokrasi itu sendiri."
Film ini juga menekankan pentingnya respons publik terhadap praktik kecurangan ini. "Apakah kita akan diam saja, membiarkan kecurangan menjadi norma baru, atau kita akan bersuara dan bertindak untuk mempertahankan republik yang kita impikan?" tegas Bivitri.
Feri Amsari menambahkan, "Membiarkan kecurangan dalam pemilu berarti merusak bangsa ini. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu ada batasnya."
Dandhy Dwi Laksono, sutradara film, berharap "Dirty Vote" akan menjadi tontonan yang reflektif menjelang hari pemilihan. Film ini diharapkan dapat mengedukasi publik dan mendorong diskusi yang luas tentang integritas pemilu.
Produksi "Dirty Vote" merupakan kolaborasi unik antara berbagai organisasi masyarakat sipil dan didanai melalui crowdfunding.
Joni Aswira, Ketua Umum SIEJ dan produser film, mengungkapkan bahwa dokumenter ini dibuat dalam waktu singkat, hanya dua minggu, mulai dari riset hingga rilis.
Film dokumenter "Dirty Vote" diharapkan dapat memicu kesadaran dan aksi kolektif untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung dengan adil dan transparan, menghormati nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. ***
