IKOBENGKULU.COM - Menjelang Pemilu 2024, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan lonjakan signifikan dalam penyebaran hoaks politik di Indonesia.
Tahun 2023 menjadi saksi bisu peningkatan drastis hoaks dengan 2.330 kasus teridentifikasi, di mana 1.292 di antaranya berkaitan langsung dengan politik.
Lebih khusus, 645 kasus terfokus pada Pemilu 2024, angka yang jauh melampaui catatan Pemilu 2019 yang hanya berjumlah 644 kasus.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menekankan bahwa hoaks politik kini mendominasi dengan persentase 55.5%, menandai urgensi dalam mengatasi penyebaran informasi palsu untuk menjaga keutuhan demokrasi.
"Kami menghadapi tantangan besar dalam memerangi hoaks, terutama yang menyebar melalui video di Youtube, yang merupakan platform utama dengan 44.6% kasus," ungkap Septiaji.
Tidak hanya melalui konten tradisional, Mafindo juga mencatat peningkatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam kreasi hoaks, termasuk video deepfake, yang menambah kompleksitas dalam proses verifikasi.
"Konten hoaks AI ini menimbulkan tantangan baru bagi kami, terutama karena memerlukan waktu lebih lama untuk diverifikasi," kata Nuril Hidayah (Vaya), Ketua Komite Litbang Mafindo.
Selain menghadapi serangan personal, hoaks politik juga menyentuh isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), meski tidak seintensif periode Pemilu 2019.
Mafindo, bekerja sama dengan lembaga seperti Bawaslu RI dan berbagai koalisi masyarakat sipil, mengintensifkan upaya pencegahan dan edukasi untuk menghadang penyebaran hoaks.
"Inisiatif kami tidak hanya terbatas pada faktualisasi tetapi juga mencakup pencegahan melalui edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor," tandas Septiaji, menyoroti pentingnya kerjasama antara platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet dalam upaya melawan disinformasi menjelang Pemilu 2024. ***
