BENGKULU- Teknologi digital dinilai bisa menjadi senjata untuk mencegah korupsi. Mulai dari pembayaran elektronik, pengawasan transaksi, hingga pencatatan aktivitas pejabat. Namun, digitalisasi ternyata belum cukup untuk membendung korupsi yang melibatkan kolusi elite.
Hal itu menjadi sorotan akademisi The University of Hong Kong, Peng Wang, dalam konferensi internasional ICSOPOLIS 2026 di Bengkulu, Rabu (28/10/2026).
Associate Professor Departemen Sosiologi The University of Hong Kong tersebut mengangkat tema Corruption Prevention Strategies in the Digital Era atau Strategi Pencegahan Korupsi di Era Digital.
Dalam presentasinya, Wang membahas bagaimana teknologi dapat mempersempit peluang korupsi dengan mengambil pembelajaran dari Hong Kong.
Ia mengacu pada standar pengamanan integritas sistem komputer yang dikembangkan Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong.
Wang menjelaskan empat bentuk korupsi yang membutuhkan pendekatan pencegahan berbeda, yakni petty theft, grand theft, speed money, dan access money.
Pembayaran Digital Bisa Tekan Pungli
Salah satu bentuk korupsi yang bisa ditekan melalui digitalisasi adalah petty theft. Praktik ini mencakup penggelapan uang dalam jumlah kecil, klaim pembayaran palsu, pungutan tidak sah, hingga pencurian persediaan.
Menurut Wang, penggunaan pembayaran elektronik dapat mengurangi transaksi tunai yang rawan disalahgunakan.
Teknologi seperti barcode, RFID, GPS, dan perangkat seluler juga dapat digunakan untuk melacak aset serta aktivitas petugas.
Tak hanya itu, sistem digital mampu mendeteksi pembayaran ganda, transaksi mencurigakan, hingga perubahan data yang tidak wajar.
Namun, pengawasan tersebut tetap memiliki celah apabila masih terdapat transaksi di luar sistem.
Karena itu, Wang menekankan pentingnya pencatatan digital yang menyeluruh dan tindak lanjut terhadap setiap indikasi penyimpangan.
Korupsi Elite Lebih Sulit Dicegah
Tantangan berbeda muncul pada grand theft, yakni penyalahgunaan sumber daya dalam jumlah besar oleh pihak yang memiliki kewenangan tinggi.
Teknologi dapat membantu mencegah praktik tersebut melalui persetujuan transaksi berjenjang, autentikasi tambahan, tanda tangan digital, dan pencatatan aktivitas.
Sistem juga bisa mendeteksi transaksi yang sengaja dipecah, pemberian kontrak yang terkonsentrasi, hingga perubahan hak akses pengguna.
Meski demikian, pengendalian digital dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi kolusi elite.
Pasalnya, pihak yang terlibat dapat mengendalikan proses persetujuan, administrator sistem, bahkan mekanisme pengawasan.
Akibatnya, transaksi yang sebenarnya bermasalah bisa saja terlihat memenuhi seluruh prosedur administrasi.
Dalam kondisi seperti itu, pengawasan independen menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Digitalisasi Pelayanan Bisa Cegah Uang Pelicin
Wang juga menyoroti praktik speed money atau pembayaran kepada petugas untuk mempercepat pelayanan, melompati antrean, maupun menghindari hambatan administrasi.
Digitalisasi pelayanan publik dinilai berpotensi menekan praktik tersebut.
Caranya melalui penerapan alur pelayanan yang baku, pencatatan waktu otomatis, pembayaran daring, serta pembagian penanganan permohonan secara sistematis.
Dengan sistem tersebut, proses pelayanan dapat dipantau sejak permohonan masuk hingga selesai.
Pengawas juga bisa mengetahui apabila terdapat keterlambatan tidak wajar atau pemberian prioritas kepada pihak tertentu.
Namun, Wang mengingatkan adanya risiko penyimpangan baru, seperti petugas yang sengaja menyatakan berkas tidak lengkap atau menyalahgunakan kategori pelayanan mendesak.
Karena itu, digitalisasi harus mampu menghilangkan peluang pungutan tidak sah, bukan sekadar memindahkan praktik tersebut ke jalur lain.
Korupsi Lewat Kebijakan Jadi Tantangan Terbesar
Bentuk korupsi lainnya yang dibahas adalah access money. Praktik ini melibatkan pemberian keuntungan besar untuk mendapatkan akses istimewa terhadap kontrak, regulasi, maupun peluang bisnis.
Teknologi digital dapat membantu mengidentifikasi hubungan mencurigakan melalui penggabungan data pengadaan, perusahaan, kepemilikan manfaat, hubungan politik, dan regulasi.
Sistem juga bisa mendeteksi pola pemberian kontrak berulang atau indikasi pengaturan tender.
Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika kesepakatan koruptif terjadi sebelum suatu keputusan dicatat dalam sistem.
Misalnya, ketika persyaratan tender, spesifikasi pengadaan, atau aturan tertentu telah disusun untuk menguntungkan pihak tertentu.
Dalam situasi tersebut, seluruh proses administrasi bisa tampak sah meskipun keputusan awalnya telah dipengaruhi kepentingan tertentu.
Karena itu, teknologi saja tidak cukup untuk mencegah praktik korupsi yang berkaitan dengan pengaruh terhadap kebijakan.
Pengawasan Independen Tetap Jadi Kunci
Wang menegaskan bahwa teknologi digital memiliki kemampuan berbeda dalam menghadapi setiap bentuk korupsi.
Pengendalian digital dinilai berpotensi kuat mencegah korupsi kecil dan praktik uang pelicin karena mampu membatasi diskresi petugas serta memperjelas proses pelayanan.
Sementara itu, untuk korupsi bernilai besar, teknologi dapat memperkuat pengawasan transaksi, tetapi masih menghadapi risiko kolusi elite.
Adapun pada korupsi yang berkaitan dengan akses kekuasaan, teknologi lebih berfungsi membantu mendeteksi hubungan mencurigakan dan meningkatkan transparansi keputusan.
“Pengendalian teknis memperkuat integritas, tetapi tidak dapat menggantikan pengawasan kelembagaan,” pungkasnya. ***
