×

Pencarian

Kejati Bengkulu dan Pelindo Regional 2 Perkuat Sinergi Hukum, Dukung Tata Kelola Pelabuhan

BENGKULU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu memperkuat sinergi dalam pendampingan hukum guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kerja sama yang berlanjut melalui perpanjangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat operasional pelabuhan.

Perwakilan Pelindo Regional 2 Bengkulu, Anton, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Kerja sama ini adalah wujud komitmen kami untuk terus mendukung tata kelola BUMN yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Anton.

Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejati Bengkulu diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap kepastian hukum dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap risiko hukum yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional Pelindo Regional 2 Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Fri Wisdom Saragih Sumbayak, S.H., M.H., mengatakan keberlanjutan kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko hukum di daerah.

Ia berharap, perpanjangan MoU ini semakin mempererat hubungan kelembagaan yang telah terjalin serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan institusi dan kepentingan masyarakat luas.

Melalui sinergi tersebut, Kejati Bengkulu dan Pelindo Regional 2 Bengkulu diharapkan dapat mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan maupun penyelesaian persoalan hukum. Dengan demikian, kegiatan operasional pelabuhan, pelayanan logistik, serta aktivitas maritim di Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan kepastian hukum dan tata kelola pelabuhan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus barang dan distribusi logistik. Pada akhirnya, kolaborasi ini diharapkan turut mendukung iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.