Bengkuluikobengkulu.com,-Mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB pada 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersinergi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk mendirikan Sentra Komando penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting. Pusat kendali ini untuk mengintegrasikan data, memetakan sasaran, dan mengoordinasikan intervensi program agar target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
Sentra Komando berfungsi sebagai pangkalan data terpusat (Satu Data) yang memadukan data kependudukan dari Kemendukbangga/BKKBN dengan data kemiskinan, sehingga penyaluran bansos dan bantuan gizi benar-benar tepat sasaran. Melalui SKB tersebut pemerintah setempat bersama lembaga terkait mengajak untuk bersinergi dalam intervensi stunting spesifik maupun sensitif. Sebagai tindak lanjut SKB 4 Menteri (Mendagri, Kemendukbangga, Kemenkes, dan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan), Pemprov mengakumulasi dan mengonsolidasikan data dari seluruh kabupaten/kota ke tingkat provinsi.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid., di ruang kerja Wagub, Senin, 8/6/2026. Wagub Mian didampingi Sekretaris Daerah Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, S.Km, M.Kes, M.Si., dan Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Ns.Gusti Miniarti S.Kep, M.H.
"Menindaklanjuti SKB 4 Meneteri itu, kita bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota mendirikan Sentra Komando penanganan stunting, dan kemisikinan daerah. Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa kelurahan akan mengekspose data kependudukan baik angka kemiskinan dan stunting" ujar Mian.
Dikatakan Wagub Mian, SKB 4 Meteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB memiliki keterkaitan erat dengan penanganan stunting dan kemiskinan. Sebab, kata Mian. "Semakin optimal Program KB diterapkan, semakin efektif pula keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan".
Dia menambahkan, Sentra komando di daerah itu untuk mendorong keberhasilan pembangunan mulai dari desa. "Karena, kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., menyampaikan bahwa kunjungan kerja bersama pemerintah daerah itu dalam rangka mempertajam surat keputusan bersama itu. "SKB 4 Kementerian kebijakan kolaboratif untuk memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi aman, bermutu, serta merata di fasilitas kesehatan. Sehingga berdampak lurus dengan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN dalam hal itu penanganan stunting dan kemiskinan daerah.(***)
