BENGKULU – Akselerasi transformasi digital di Provinsi Bengkulu masih terganjal keterbatasan infrastruktur. Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu, Rabu (6/5/2026), Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., berkomitmen mengawal langsung usulan pembangunan BTS dan penguatan jaringan di puluhan titik lemah sinyal (slow spot) ke tingkat pusat.
?Kedatangan Senator Destita disambut langsung oleh Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, beserta jajaran dan Komisioner KPID Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Nelly memaparkan kondisi riil di lapangan yang membutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat.
?Darurat Konektivitas di Pelosok
?Nelly Alesa mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat wilayah blank spot utama yang belum tersentuh sinyal sama sekali, serta 36 desa kategori slow spot yang membutuhkan penguatan jaringan secara mendesak.
?"Kami butuh dukungan nyata dari pusat melalui peran Ibu Senator untuk pembangunan BTS dan penguatan sinyal desa. Ini adalah fondasi penting bagi pemerataan informasi, pelayanan publik, dan pembangunan berbasis digital di Bengkulu," tegas Nelly.
?Selain masalah konektivitas, Nelly juga menyoroti keterbatasan kapasitas storage data nasional sementara. Server yang ada saat ini dianggap belum mampu menampung seluruh kebutuhan data pemerintahan Provinsi Bengkulu secara maksimal, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola Smart Province.
Komitmen Kawal "Satu Data" di Senayan
?Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Destita menyatakan siap menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam agenda perjuangannya di Senayan. Menurutnya, kedaulatan digital di daerah adalah kunci pertumbuhan ekonomi masa depan.
?"Ini adalah PR kita bersama. Saya siap berkolaborasi dan memperjuangkan seluruh kebutuhan Bengkulu agar transformasi digital berjalan lebih cepat. Tanpa infrastruktur yang merata, mustahil kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujar Destita.
Sebagai langkah konkret pada 2026, Diskominfotik sendiri telah menetapkan empat program prioritas, mulai dari produksi 1.800 konten publikasi, pelatihan cyber security, hingga pengembangan 30 portal desa “Petik Buahati” untuk keterbukaan data.
?Destita optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI, hambatan digitalisasi di Bumi Rafflesia dapat teratasi secara bertahap demi kemajuan daerah yang lebih modern dan terintegrasi.
