JAKARTA — Pemerintah menurunkan biaya haji untuk tahun 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah. Kebijakan ini dinilai membawa dampak positif bagi calon jemaah haji Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umroh & Haji Indonesia (Sapuhi), Adjie Mubarok, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai penurunan biaya haji ini menjadi kabar yang melegakan bagi calon jemaah.
Menurut Adjie, kebijakan pemerintah menunjukkan adanya perhatian terhadap kemampuan finansial calon jemaah haji.
“Ini merupakan kebijakan yang cukup baik, meringankan para jemaah haji Indonesia,” kata dia, Kamis (9/4).
Adjie berharap ke depan pemerintah dapat terus melakukan evaluasi agar biaya haji semakin terjangkau. Selain itu, peningkatan pelayanan juga diharapkan tetap menjadi prioritas.
“Kita berharap ke depannya bisa ada lagi penurunan biaya serta peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga Rp2 juta di tengah kenaikan harga avtur global. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Ia juga memaparkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini memiliki lahan di Makkah seluas 45 hektare yang akan dikembangkan menjadi perkampungan haji bagi WNI.
Rencananya, akan dibangun puluhan menara untuk menampung para jemaah haji asal Indonesia. Ke depan, pemerintah juga berharap Indonesia dapat memiliki terminal khusus di bandara Arab Saudi bagi jemaah WNI.
“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia bisa memiliki terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk jemaah kita, supaya proses masuk dan keluar bisa lebih cepat,” ujar Prabowo.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menekan biaya, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan haji.
Diharapkan, kebijakan ini menjadi awal dari transformasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang lebih terjangkau, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah di masa mendatang.
