Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKS, Rahmat Widodo, menggelar reses perdana masa sidang tahun 2026 di kediamannya, Selasa (17/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga dari Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban yang antusias menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari infrastruktur hingga bantuan sosial.
Dalam suasana dialog yang hangat dan terbuka, warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Rahmat menegaskan, reses merupakan instrumen penting dalam sistem pembangunan daerah karena menjadi jalur resmi bagi anggota dewan menyerap kebutuhan riil masyarakat.
Dua Jalur Serap Aspirasi Pembangunan
Menurut Rahmat, ada dua mekanisme utama dalam menjaring usulan pembangunan di Kota Bengkulu. Pertama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berjenjang dari tingkat kelurahan hingga forum RKPD. Kedua, melalui kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“Melalui dua jalur ini, pemerintah daerah bisa memperoleh data yang lebih komprehensif tentang kebutuhan masyarakat. Reses saya laksanakan rutin di Dapil IV, dan mayoritas aspirasi masih berkaitan dengan pembangunan fisik,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih banyak kebutuhan dasar warga yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Perbaikan Jalan hingga Pelapis Tebing Jadi Prioritas
Sejumlah usulan konkret mencuat dalam pertemuan itu, di antaranya perbaikan Jalan Merawan dan Jalan Dempo yang dinilai rusak serta membutuhkan penanganan segera. Selain itu, warga juga meminta pembangunan pelapis tebing di beberapa titik rawan longsor guna mencegah potensi bencana.
Masyarakat menyebut kondisi infrastruktur di wilayah mereka sudah cukup mengkhawatirkan dan berisiko terhadap keselamatan.
Rahmat menilai usulan tersebut realistis dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Ia mengungkapkan bahwa perwakilan Dinas Pekerjaan Umum turut hadir dalam reses dan langsung mencatat aspirasi warga.
“Kehadiran dinas teknis sangat penting agar aspirasi tidak berhenti sebagai catatan saja. Semua usulan sudah dicatat dan akan saya masukkan dalam laporan reses untuk diperjuangkan pada anggaran 2027,” tegas Rahmat.
Program Bedah Rumah Rp1,5 Miliar Tahun 2026
Selain isu infrastruktur, program bantuan perbaikan rumah atau bedah rumah juga menjadi perhatian warga. Rahmat menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 telah dialokasikan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk program tersebut di Kota Bengkulu.
Setiap unit rumah akan menerima bantuan Rp20 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp3 juta untuk biaya tukang.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penerima bantuan harus memenuhi kriteria tertentu. Status kepemilikan rumah harus sah dan jelas, serta kondisi bangunan memang layak dibantu, seperti masih berdinding papan, lantai belum permanen, atau struktur bangunan yang tidak lagi aman.
“Saya siap memperjuangkan setiap permohonan warga selama memenuhi persyaratan. Bantuan ini harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Rahmat juga mengimbau warga untuk menyampaikan permohonan secara tertulis agar dapat diverifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Reses sebagai Ruang Dialog Rakyat
Melalui kegiatan reses ini, Rahmat berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin dengan baik. Ia menilai partisipasi aktif warga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kota Bengkulu.
“Reses bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog nyata antara rakyat dan wakilnya. Saya berkomitmen mengawal aspirasi ini hingga menjadi program dan kebijakan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya,” tutupnya.
