BENGKULU — Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2). Forum strategis ini menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital di sektor layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mian mengajak seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk meningkatkan literasi digital sekaligus memperluas penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi merupakan fondasi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah agar memahami secara menyeluruh program digitalisasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Saya juga mendapat mandat untuk memastikan seluruh OPD menerapkan sistem digital guna mendukung good governance serta memperbaiki kualitas penyerapan anggaran,” ujar Mian.
Ia menegaskan, peran TP2DD ke depan akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah daerah, khususnya di sektor transaksi dan pembayaran non-tunai. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
Pemprov Bengkulu, lanjut Mian, menargetkan pada tahun 2026 semakin banyak layanan publik yang terintegrasi secara digital. Tidak hanya di sektor pemerintahan, digitalisasi juga akan diperluas ke sektor ekonomi kerakyatan, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Semua layanan yang memungkinkan akan kita dorong ke sistem digital, termasuk ekosistem UMKM. Saat ini tersedia potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun melalui perbankan Himbara untuk UMKM. Namun prosesnya harus sesuai ketentuan dan didukung sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyebut pertemuan TP2DD ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong digitalisasi daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk membangun pemerintahan modern yang responsif dan efisien. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama untuk mempercepat adopsi sistem digital di berbagai sektor layanan.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam mewujudkan good governance. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota sangat penting agar transformasi digital berjalan konsisten dan berdampak nyata,” kata Wahyu.
Melalui High Level Meeting TP2DD ini, implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu diharapkan semakin terarah, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis teknologi.
