KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten Kepahiang mulai mematangkan rancangan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Dalam pernyataan resminya usai memimpin rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada akhir Oktober 2025, Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, menegaskan bahwa postur anggaran tahun mendatang akan difokuskan secara tajam pada penguatan infrastruktur dasar dan stimulasi ekonomi di tingkat desa.
Bupati menyatakan bahwa meskipun tantangan fiskal tetap ada, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak instan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di delapan kecamatan.
Menuntaskan Infrastruktur Penghubung
Dalam penjelasannya, Bupati Zurdi Nata menekankan bahwa perbaikan jalan lingkungan dan jembatan penghubung antardesa tetap menjadi prioritas utama. Beliau menilai, kelancaran distribusi hasil pertanian sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan yang mantap.
"Pernyataan saya kepada seluruh jajaran OPD sangat jelas: APBD 2026 tidak boleh terjebak pada program-program seremonial yang tidak berdampak. Fokus kita adalah menuntaskan 'pekerjaan rumah' infrastruktur dasar. Saya ingin akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian diperbaiki agar biaya logistik petani kita turun. Jika infrastrukturnya baik, ekonomi rakyat akan bergerak dengan sendirinya tanpa perlu banyak intervensi tambahan," ujar Bupati Zurdi Nata, Rabu (29/10/2025).
Stimulasi Ekonomi Berbasis Desa
Selain infrastruktur, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan dana stimulasi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok UMKM. Beliau berharap tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan industri pengolahan skala kecil di desa-desa, sehingga produk unggulan Kepahiang seperti kopi dan aren tidak lagi keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
"Kita akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan teknis dan bantuan peralatan pengolahan pascapanen. Visi kita adalah hilirisasi. Saya ingin rakyat Kepahiang menikmati nilai tambah dari hasil buminya sendiri. Oleh karena itu, saya instruksikan TAPD untuk menyusun anggaran yang pro-rakyat, efisien, dan memiliki orientasi hasil yang terukur," tambahnya.
Bupati menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa transparansi dalam penyusunan anggaran adalah kunci untuk mendapatkan dukungan penuh dari legislatif dan masyarakat. Beliau menjamin bahwa proses perencanaan ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui skema musyawarah pembangunan yang partisipatif.(adv)
