IKOBENGKULU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian mengatakan program makanan bergizi gratis (MBG) mendapat dukungan luas, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Tito mengungkapkan antusiasme pemda untuk ikut serta dalam program-program yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita tahu bahwa selain meningkatkan kesehatan, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Mengapa? Karena jelas ada offtaker dan ada pembeli untuk diserap, sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat untuk makan, bercocok tanam, bertani, dll., Untuk membeli. Ini akan terjadi dalam ekonomi sirkular dan mengisi wilayah dengan Semangat," kata menteri dalam negeri Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat, Jumat (17/01/2025).
Tito juga menjelaskan, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Mendag, dilihat dari hasil merger dengan pemda, kontribusi daerah terhadap pelaksanaan rencana MBG sudah mencapai 2,3 hingga 2,5 triliun rupiah.
"Target kami antara 2 ribu sampai 4 ribu, mulai September untuk jangka waktu 4 bulan, dengan APBD sebesar 2,3 triliun (rupiah), kemudian sekitar 2,5 triliun (rupiah) untuk provinsi. Kami telah membahas ini, dan bukannya top-down kami ingin memerintah, tetapi dari mereka, ya, ada banyak bidang yang kuat, " katanya.
Anggaran tersebut, lanjut Tito, akan digunakan untuk mendirikan unit Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah tersebut. Mendag juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto langsung meminta jajaran Kemendagri berkoordinasi langsung dengan Dinas Gizi Nasional (BGN) untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan utamanya adalah daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan yang tinggi.
“Tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini, kira-kira ngerjakan yang mana tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinannya tinggi itu menjadi target utama,” tambahnya.
Selain itu Mendagri mengatakan kontribusi masing-masing daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah (PAD). Menurutnya, untuk daerah dengan kontribusi PAD rendah dalam rencana MBG, BGN akan membantu.
"Misalnya, Kabupaten Badung memiliki 90 persen anggaran pemerintah pusat dan hanya 10 persen. Anggaran mereka hampir Rp10 triliun. Ada 72 ribu orang yang bisa meliput semua konten, meliput semua penawaran, dan menutupi semua anggaran. Tapi ada juga yang PAD-nya sangat rendah seperti Indonesia Bagian Timur, jadi kalau ini 500 anak, sisanya ditanggung Dinas Gizi Nasional, " kata Tito.
