Kepahiang, Ikobengkulu.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, terus berupaya mendapatkan hibah anggaran sebesar Rp 29,9 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hibah ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur penanganan pascabencana, termasuk penanganan dampak longsor di beberapa titik rawan.
Kepala BPBD Kepahiang, Hendra, ST, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan administrasi dan pemberkasan telah rampung, dan kini pihaknya hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait realisasi dana tersebut.
Menurut Hendra, dana hibah ini sangat penting mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Kepahiang dalam mendanai kebutuhan infrastruktur pascabencana secara memadai.
"Kami sangat berharap hibah ini bisa segera terealisasi agar rencana pembangunan di Kabupaten Kepahiang dapat berjalan optimal. Dengan APBD saja, penanggulangan bencana sulit dilakukan secara menyeluruh," jelas Hendra, Senin (7/10/2024).
Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa meski BPBD telah menuntaskan persiapan dokumen, pihaknya tetap menunggu keputusan final dari pemerintah pusat, termasuk terkait besaran dana yang akan dicairkan.
“Dari sisi administrasi, semua berkas sudah lengkap. Sekarang tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi dana hibah ini,” tambahnya.
Rencana Pembangunan Pascabencana di Beberapa Titik
Jika dana hibah Rp 29,9 miliar ini disetujui, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, di antaranya:
1. Pembangunan Pelapis Tebing di empat titik di Kecamatan Kepahiang: Desa Karang Endah, Desa Taba Tebelet, Desa Pelangkian, dan Sidodadi.
2. Pembangunan Pelat Dueker di Desa Benuang Galing, Kecamatan Seberang Musi, untuk memperkuat aliran air dan mencegah erosi.
3. Pembangunan Jembatan di Desa Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan warga.
BPBD Kepahiang berharap hibah dari BNPB ini segera dikucurkan agar program pembangunan infrastruktur di enam titik tersebut bisa segera berjalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa depan. (Ads)
