IKOBENGKULU.COM - Koalisi Rakyat Pesisir Barat (KRPB) menggelar aksi damai pada Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil di simpang 6 Tais, Kabupaten Seluma.
Aksi ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk perwakilan komunitas, pemuda, nelayan, dan organisasi masyarakat sipil dari desa-desa di pesisir barat Seluma.
KRPB menyoroti pentingnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.
Mereka menuntut negara bertanggung jawab atas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Koalisi tersebut menyatakan keprihatinan atas penyalahgunaan hak asasi lingkungan, khususnya terkait dengan aktivitas pertambangan.
Contohnya adalah kegiatan tambang pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi (PT FBA) di pesisir Desa Pasar Seluma, yang notabene merupakan sumber ekonomi masyarakat lokal dan area konservasi.
Ironisnya, pemerintah tampak mengabaikan tuntutan pencabutan izin PT FBA, bahkan mengeluarkan persetujuan lingkungan.
Selain itu, masyarakat pesisir juga merasa terancam oleh PP nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang bisa berdampak pada pesisir Kabupaten Seluma.
Menurut Puji Hendri Julita Sari, Manager Kampanye WALHI Bengkulu, kondisi ini menggambarkan betapa masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional dan perempuan pelestari ekosistem pesisir, merasa hak-haknya sebagai pemilik sah wilayah Negara Maritim Indonesia belum terpenuhi.
