BENGKULU – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM, menyoroti persoalan kesejahteraan dan perhatian terhadap guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Taman Kanak-Kanak (TK) swasta. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu I, Kota Bengkulu.
Reses yang berlangsung pada 11–15 November 2026 tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat, kelompok profesi, hingga berbagai komunitas untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan kepada wakil rakyat.
Dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan masyarakat, Sumardi secara khusus memberikan ruang dialog kepada organisasi pendidik anak usia dini, yakni Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI).
Dari pertemuan tersebut, terungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik PAUD dan TK swasta. Sumardi menilai, kelompok pendidik tersebut masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait pengakuan, kesempatan memperoleh kesejahteraan, dan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, terdapat guru yang telah memiliki sertifikasi bahkan menorehkan prestasi hingga tingkat internasional dalam bidang seni. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perhatian yang memadai dari pihak berwenang.
"Ada beberapa yang memang khususnya mereka yang swasta itu termarginalkan. Padahal ada yang berprestasi di lomba seni internasional dan sudah sertifikasi, namun tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, termasuk guru-guru yang usianya sudah di atas 35 tahun," ujar Sumardi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sumardi menyatakan akan mendorong tindak lanjut melalui Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi sektor pendidikan.
Ia berencana menugaskan Komisi IV untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi guru PAUD dan TK swasta, termasuk terkait kesejahteraan dan kesempatan memperoleh perhatian dalam kebijakan pendidikan.
Aspirasi Jembatan Kampung Bahari hingga Keluhan BPJS Kesehatan
Selain persoalan pendidikan, reses Ketua DPRD Provinsi Bengkulu tersebut juga menghimpun berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu.
Dalam penyampaian aspirasi secara tertulis, masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan alternatif yang menghubungkan kawasan Kampung Bahari menuju Teluk Sepang.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.
Warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kondisi kawasan perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya wilayah Nakau, yang dinilai membutuhkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara di sektor kesehatan, sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sumardi menjelaskan, penyampaian aspirasi melalui mekanisme tertulis menjadi salah satu cara untuk mengakomodasi lebih banyak kebutuhan masyarakat. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dalam pertemuan apabila seluruh usulan harus disampaikan secara langsung.
Seluruh aspirasi yang telah dihimpun, baik melalui dialog maupun secara tertulis, akan menjadi bahan kajian DPRD Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Melalui reses bertema "Kita Tingkatkan Semangat Juang Mewujudkan Aspirasi Rakyat Menuju Bengkulu Hebat" tersebut, Sumardi berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Kota Bengkulu dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif dan memperoleh tindak lanjut dari pihak terkait.
