BENGKULU – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pengadaan aspal senilai Rp5,5 miliar kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, menjadi terdakwa dalam perkara yang bermula dari transaksi pasokan aspal pada 2018 tersebut.
Perkara dengan nomor register 312/Pid.B/2026/PN Bgl itu berkaitan dengan dugaan belum diselesaikannya pembayaran material aspal milik PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM) yang telah dikirimkan kepada PT RPB untuk kebutuhan proyek pekerjaan jalan di Provinsi Bengkulu.
Persoalan ini bermula ketika PT RPB melakukan pemesanan aspal kepada PT SBM pada Desember 2018. Dalam kurun waktu 13 hingga 31 Desember 2018, pemasok disebut telah mengirimkan 40 kali pengiriman atau *delivery order* (DO), dengan total material mencapai 617.520 kilogram atau sekitar 617,5 ton.
Aspal jenis Penetrasi 60/70 tersebut dikirim ke fasilitas *Asphalt Mixing Plant* (AMP) milik PT RPB di Desa Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nilai keseluruhan transaksi mencapai Rp5.551.506.000.
Namun, setelah material diterima, persoalan pembayaran muncul. Pihak PT SBM menyebut kewajiban pembayaran atas pasokan aspal tersebut belum diselesaikan hingga bertahun-tahun kemudian.
Dalam rangkaian transaksi tersebut, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek Bank Bengkulu sebagai instrumen pembayaran, masing-masing senilai Rp500 juta.
Akan tetapi, upaya pencairan cek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebanyak 11 lembar cek yang diajukan pada Januari hingga Februari 2019 ditolak karena saldo rekening tidak mencukupi.
Sementara tiga lembar cek lainnya yang diajukan pada Februari hingga Mei 2025 juga tidak dapat dicairkan karena rekening giro telah ditutup.
Kondisi tersebut membuat PT SBM mengaku belum menerima pembayaran atas pasokan aspal dengan nilai mencapai lebih dari Rp5,5 miliar.
## Kuasa Hukum PT SBM Berharap Persidangan Ungkap Fakta
Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut sebelum akhirnya membawa perkara ke jalur hukum.
Menurut Bernard, proses persidangan di PN Bengkulu menjadi momentum penting untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi transaksi, penyerahan material, hingga persoalan pembayaran yang dipersoalkan kliennya.
Ia berharap seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan dapat diuji secara objektif di hadapan majelis hakim.
"Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan," ujar Bernard dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pihaknya menghormati proses peradilan dan berharap majelis hakim dapat memeriksa seluruh bukti serta keterangan yang disampaikan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diuji serta dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi klien kami dapat terwujud," tambahnya.
## Soroti Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis
Lebih lanjut, Bernard menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut nilai transaksi miliaran rupiah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha.
Menurutnya, perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang kepada pembeli semestinya memperoleh kepastian atas hak pembayaran sesuai kesepakatan bisnis.
Karena itu, ia berharap perkembangan perkara ini turut menjadi perhatian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pelaku usaha di Provinsi Bengkulu.
"Kami juga mengimbau masyarakat dan rekan-rekan media untuk turut mengawal serta memantau perkembangan kasus ini. Persoalan ini bukan hanya soal dugaan penipuan dan penggelapan semata, tetapi lebih jauh menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta kepercayaan dalam dunia bisnis," kata Bernard.
Pihak PT SBM memastikan akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan hingga memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan.
Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut transaksi pengadaan material aspal untuk pekerjaan infrastruktur jalan di Bengkulu dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar.
Meski demikian, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di pengadilan.
