BENGKULU – Alokasi anggaran pembangunan jalan daerah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp285,14 miliar, meningkat 112,31 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat Rp134,30 miliar.

Kenaikan tersebut menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu. Tidak hanya nilai anggaran, jumlah paket pekerjaan yang mendapatkan alokasi juga bertambah dari 12 paket pada 2025 menjadi 17 paket pada 2026.

Peningkatan alokasi ini tidak terlepas dari upaya memperjuangkan kebutuhan infrastruktur daerah di tingkat pusat, salah satunya melalui Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi.

Sejak mendapat penugasan di Komisi V DPR RI pada April 2026, politisi Partai NasDem tersebut berupaya mendorong agar pembangunan infrastruktur di Bengkulu mendapatkan perhatian lebih besar dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah pusat.

Erna mengatakan, peningkatan anggaran IJD dalam waktu relatif singkat menjadi perkembangan positif sekaligus bukti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat di parlemen.

“Alhamdulillah, baru enam bulan lebih saya mendapatkan amanah di Komisi V, kita sudah melihat perkembangan yang sangat signifikan. Anggaran IJD Bengkulu meningkat dari Rp134 miliar menjadi Rp285 miliar. Ini tentu capaian yang patut kita syukuri dan banggakan bersama,” ungkap Erna saat peluncuran program IJD di Kota Bengkulu, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, keberadaan wakil daerah di Komisi V DPR RI harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.

Ia menilai keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan jalan di berbagai wilayah Bengkulu dapat berjalan lebih optimal.

“Bagi saya, menjadi Anggota DPR RI bukan sekadar hadir dalam rapat di Senayan. Aspirasi masyarakat harus bisa kita perjuangkan menjadi kebijakan, kita kawal menjadi anggaran, dan kita dorong menjadi pembangunan yang nyata bagi daerah,” tegasnya.

Erna juga mengingatkan bahwa peningkatan anggaran IJD Bengkulu merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), peran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan usulan pembangunan.

“Ini bukan hasil kerja satu orang. Ada kebijakan Presiden, dukungan Menteri PU, kerja keras BPJN Bengkulu, serta pemerintah daerah yang menyiapkan usulannya. Kami di DPR RI memperjuangkan dan mengawal agar kebutuhan Bengkulu mendapatkan perhatian dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan percepatan pembangunan jalan daerah. Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

BPJN Bengkulu: 17 Paket IJD 2026 Dapat Alokasi Anggaran

Sementara itu, Kepala BPJN Bengkulu, Zepnat Kambu, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu telah mengajukan sebanyak 56 paket usulan pembangunan jalan melalui program IJD tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 paket berhasil melewati proses verifikasi di tingkat balai. Selanjutnya, 36 paket dinyatakan lolos seleksi di tingkat pusat.

Namun, hingga saat ini baru 17 paket yang mendapatkan alokasi anggaran untuk direalisasikan pada tahun 2026.

“Dari 17 paket yang telah mendapatkan alokasi anggaran, terdiri dari 15 paket pekerjaan fisik dan dua paket pengawasan,” jelas Zepnat.

Dengan alokasi mencapai Rp285,14 miliar, program IJD 2026 diharapkan mampu mempercepat penanganan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Bengkulu.

Peningkatan anggaran dan jumlah paket pekerjaan tersebut sekaligus membuka peluang lebih besar bagi peningkatan konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik.

Ke depan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN Bengkulu, dan perwakilan rakyat di DPR RI diharapkan terus diperkuat agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu memperoleh dukungan anggaran yang berkelanjutan.