BENGKULU — Pembangunan rendah karbon di Provinsi Bengkulu mulai diarahkan bukan hanya sebagai strategi menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi terciptanya peluang ekonomi baru. Sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat hingga media dinilai menjadi kunci agar agenda tersebut berjalan berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan **Coffee Morning dan Policy Update** yang digelar LCDI LPPM Universitas Bengkulu (Unib) bersama Bapperida di Hotel Santika Kota Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pembangunan rendah karbon di Bengkulu. Unsur legislatif juga didorong ikut memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah.
Team Leader LCDI LPPM Unib, Yansen, Ph.D, mengatakan salah satu tujuan utama kegiatan tersebut adalah memperluas dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.
“Target utama kita sebenarnya lebih kepada berbagai pihak, termasuk legislatif, untuk mendukung program-program pembangunan,” ujar Yansen.
Ia menjelaskan, LCDI LPPM Unib sebelumnya turut memfasilitasi penyusunan sejumlah dokumen perencanaan, termasuk rancangan Peraturan Gubernur. Kajian juga dilakukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mengidentifikasi program yang sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon.
Ke depan, kolaborasi tersebut akan diperkuat melalui pertemuan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai unsur. Langkah ini sekaligus untuk membuka akses terhadap sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan.
“Kita berencana melakukan pertemuan multi-stakeholder untuk mendukung pembangunan. Kita juga sedang melihat peluang-peluang pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Menurut Yansen, pembangunan daerah tidak selamanya harus bertumpu pada anggaran pemerintah. Dunia usaha, lembaga donor maupun pihak lain memiliki peluang untuk berkontribusi sepanjang dukungan tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
## Mitigasi dan Adaptasi Jadi Dua Pilar Utama
Pembangunan rendah karbon, lanjut Yansen, tidak sebatas mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Dari sisi mitigasi, pengurangan emisi mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, limbah, energi, transportasi hingga industri.
“Dari sektor-sektor tersebut kita memiliki target sampai 2045 untuk terus mengurangi emisi gas rumah kaca. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi itu masuk dalam aspek mitigasi,” katanya.
Sementara itu, aspek adaptasi diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan berbagai potensi bencana yang menyertainya.
Yansen menegaskan, kelompok masyarakat yang paling rentan harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Prinsipnya, pembangunan harus memfasilitasi masyarakat dan tidak boleh ada seorang pun yang ditinggalkan,” tegasnya.
## Perdagangan Karbon Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru
Menariknya, agenda pembangunan rendah karbon juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Salah satu peluang yang mulai dilirik adalah **nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon**.
Skema tersebut memungkinkan masyarakat, perusahaan maupun pemerintah memperoleh manfaat dari berbagai aktivitas yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi, tentunya dengan mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan ini termasuk bagaimana kita berusaha mencari peluang-peluang ekonomi dari isu tersebut, termasuk perdagangan karbon,” ungkap Yansen.
Ia mencontohkan, masyarakat yang memiliki lahan dengan potensi kegiatan berbasis karbon dapat memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
## Solar Nexus Enggano Jadi Proyek Percontohan
Selain kebijakan pembangunan rendah karbon, LCDI LPPM Unib juga tengah mendorong pengembangan **Solar Nexus di Enggano** sebagai salah satu proyek percontohan.
Program tersebut memanfaatkan energi surya untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahap awal.
LCDI berencana mengajak media melihat secara langsung perkembangan program tersebut setelah berjalan beberapa bulan.
“Ini salah satu pilot project. Kalau mulai berjalan Agustus dan September, mungkin pada Desember sudah mulai terlihat perkembangannya. Kita rencanakan mengajak beberapa media untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” jelas Yansen.
Selain pendampingan kebijakan, LCDI LPPM Unib juga melakukan berbagai kajian terkait pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam memperkuat perencanaan pembangunan Bengkulu.
## Media Dinilai Punya Peran Penting
Dalam upaya memperluas pemahaman publik, Yansen juga menyoroti peran strategis media massa. Informasi mengenai pembangunan rendah karbon perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memahami manfaat sekaligus peluang yang dapat muncul dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari legislatif, akademisi, dunia usaha, masyarakat, lembaga donor hingga media.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu membuat pembangunan rendah karbon di Bengkulu tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan program yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, apa yang kita lakukan ini didasari kebutuhan daerah. Kita memfasilitasi perencanaan dan mencari peluang agar program-program pembangunan bisa mendapatkan dukungan,” pungkas Yansen.
