BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menilai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bengkulu menunjukkan capaian positif. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat program pemberdayaan ekonomi, termasuk Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA).
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bengkulu mencapai 72,36 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bengkulu tercatat sebesar 93,88 persen, juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 93,61 persen.
“Tingkat literasi keuangan masyarakat Provinsi Bengkulu tahun 2026 mencapai 72,36 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 69,57 persen. Begitu pula dengan tingkat inklusi keuangan kita yang mencapai 93,88 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 93,61 persen,” ujar Ayu dalam kegiatan PEKA di Aula Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Menurut Ayu, capaian tersebut menunjukkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sekaligus semakin luasnya akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Kondisi itu diharapkan dapat mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan, tetapi juga mampu membangun kemandirian secara berkelanjutan.
Pemprov Bengkulu Apresiasi Program PEKA
Dalam kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program PEKA.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan yang tidak berhenti pada pemberian rasa aman kepada pekerja, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi penerima manfaat.
Khairil mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik berbagai program BPJS Ketenagakerjaan yang menggabungkan aspek perlindungan dan pemberdayaan.
Menurut dia, dukungan yang diberikan melalui PEKA diharapkan dapat dimanfaatkan penerima manfaat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Kita berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan dukungan yang diberikan secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan peluang ekonomi baru,” kata Khairil.
Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat perlindungan sosial dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Program PEKA diharapkan tidak hanya membantu penerima manfaat dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan untuk membangun sumber pendapatan baru.
Dengan dukungan tingkat literasi dan inklusi keuangan Bengkulu yang relatif tinggi, sinergi antara OJK, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
