BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat langkah menuju pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi ancaman perubahan iklim.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni. Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan perspektif berbagai pihak mengenai arah pembangunan Bengkulu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, R.A. Denni menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan upaya pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Denni.
Pembangunan Rendah Karbon Harus Diperkuat dari Daerah
Denni mengatakan pembangunan rendah karbon merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan.
Karena itu, penerapan kebijakan tersebut tidak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat. Implementasinya harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Ia menilai keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menerapkannya sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Untuk mempercepat proses tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemprov Bengkulu, lanjut Denni, juga terus mendorong integrasi agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Langkah tersebut penting agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya peluang investasi yang berkelanjutan.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Denni juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Menurutnya, semakin kuat pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan di daerah, semakin cepat pula agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dijalankan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan perubahan iklim yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Dukungan dari lembaga legislatif juga dinilai memiliki posisi strategis. DPRD perlu mendapatkan informasi dan pembaruan mengenai kebijakan pembangunan rendah karbon agar dapat memberikan dukungan, baik melalui kebijakan maupun penganggaran pembangunan daerah.
Libatkan Akademisi hingga Organisasi Masyarakat
Coffee Morning dan Policy Update tersebut turut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut staf DPD dan DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ir. H. Darmawansyah, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu H. Yuliswani, SE, serta Prof. Dedi Suryadi dari LPPM Universitas Bengkulu.
Perwakilan organisasi dan lembaga seperti Latun, Warsi, KKI, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bengkulu juga turut hadir.
Sejumlah narasumber memberikan pemaparan mengenai pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, salah satunya dosen Fakultas Kehutanan Universitas Bengkulu, Yansen, S.Hut., M.Sc.
Melalui forum tersebut, Pemprov Bengkulu berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen antar-pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penerapan pembangunan rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan Bengkulu menghadapi perubahan iklim.
Dengan demikian, agenda pembangunan daerah ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang terjaga dan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.
