IKOBENGKULU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (12/8/2026) sebagai wadah untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, media, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibina langsung oleh Kanwil DJPb.
Mohamad Irfan Surya Wardana mengatakan, forum ini menjadi bagian dari upaya Kanwil DJPb untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mitra kerja.
“Forum ini menjadi ruang bagi kami untuk mendapatkan feedback dari mitra kerja, termasuk saran dan masukan terhadap layanan yang masih perlu disempurnakan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kanwil DJPb juga memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II 2026 yang memperoleh predikat sangat baik. Evaluasi turut mencakup keandalan layanan digital serta ketepatan waktu dalam proses pelayanan dan pengurusan dokumen.
Selain membahas kualitas pelayanan, forum juga menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan kinerja APBN di wilayah Bengkulu, termasuk realisasi pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Kanwil DJPb menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan transparan. Seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dan mitra kerja dipastikan tidak dipungut biaya atau Rp0, serta menolak segala bentuk gratifikasi.
Pelaku UMKM yang turut hadir juga menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Keterlibatan pelaku usaha diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi UMKM, termasuk dalam hal akses pembiayaan, legalitas usaha, serta upaya memperluas pasar.
Melalui FKP, masukan dari berbagai stakeholder diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan serta akuntabel.
Penulis: Fiza Pratisya Zuinara
