IKOBENGKULU — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Forum Konsultasi Publik, (12 Agustus 2026) dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas penyerapan anggaran dan perputaran uang di daerah menjadi perhatian agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Yefriza, mengatakan kecepatan penyerapan anggaran turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengeluaran yang stabil lebih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pengeluaran yang bersifat fluktuatif.
Yefriza menjelaskan, kualitas pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh efisiensi penggunaannya. Semakin efektif belanja daerah dilakukan, maka semakin besar peluang peningkatan penerimaan dan ketahanan pangan di daerah.
“Yang penting bukan hanya berapa alokasinya, tetapi seberapa efisien itu dibelanjakan dan digunakan,” kata Yefriza.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga perputaran uang agar tetap berada di daerah. Menurutnya, ketika masyarakat lebih banyak membelanjakan uangnya untuk produk lokal, maka aktivitas ekonomi daerah dapat meningkat. Sebaliknya, tingginya pembelian barang dari luar daerah maupun impor dapat menyebabkan sebagian uang yang beredar keluar dari daerah.
Sementara itu, Mohammad Irfan Surya Wardana, selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya terus menerima masukan dari para stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Masukan tersebut diperlukan untuk memperbaiki layanan yang telah diberikan kepada mitra kerja dan masyarakat.
Ia juga menegaskan peran Kanwil DJPb dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian daerah melalui pengelolaan keuangan negara. “Peran dari APBN dan APBD sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sangat penting,” ujar Mohammad Irfan Surya Wardana.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran membutuhkan sinergi antara Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga. Anggaran yang telah tersedia perlu segera digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan mengajukan tagihan sehingga uang negara dapat berputar dan mendorong aktivitas ekonomi.
“Uang negara ready, silakan eksekusi kegiatan dan ajukan tagihan pada kami, dan nanti ekonomi akan bergerak,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan tercatat sebesar Rp1,8 triliun (463,6 persen), sedangkan belanja mencapai Rp9,0 triliun (64,1 persen) dengan defisit sebesar Rp7,3 triliun (52,9 persen). Data tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan APBN yang efektif dan efisien agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis : Yeyen Andiska
