KEPAHIANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang menghadapi tantangan berat dalam mengawal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran 2026. Di tengah hantaman pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta kewajiban penyelesaian utang daerah, Bappeda dipastikan tetap mengunci 16 program prioritas demi kepentingan langsung masyarakat.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan visi pembangunan jangka menengah tetap berjalan di koridornya, meskipun ruang fiskal daerah dalam kondisi yang sangat krusial.
Kepala Bappeda Kepahiang, M. Salihin, S.Hut, M.Si., menegaskan bahwa perencanaan tahun 2026 menuntut tingkat efektivitas dan akurasi penganggaran yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyentuh langsung pada target indikator kinerja utama.
Pengetatan Sabuk Anggaran dan Skala Prioritas
Kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan penghematan besar-besaran berimplikasi pada ditiadakannya sejumlah kegiatan seremonial, termasuk agenda hiburan rakyat pada perayaan hari jadi kabupaten. Namun, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjamin pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis tidak akan lumpuh.
Salihin menjelaskan, Bappeda telah menyusun pagu indikatif yang difokuskan pada pemenuhan target RPJMD, dengan membagi intervensi anggaran ke dalam beberapa sektor krusial:
Revitalisasi Ikon Kota: Penataan kawasan Lapangan Santoso sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan wajah ramah publik Kabupaten Kepahiang.
Modernisasi Pertanian dan Hilirisasi: Penguatan sektor perkebunan dan pertanian melalui teknologi tepat guna untuk mendongkrak nilai jual produk unggulan daerah di pasar regional.
Infrastruktur dan Konektivitas: Penyisiran ketat anggaran untuk memastikan perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung akses mobilitas ekonomi warga tetap berjalan seefektif mungkin.
Target Sosial dan Kesehatan Tetap Jadi Panglima
Di samping pembangunan fisik yang diseleksi ketat, urusan wajib pelayanan dasar menjadi sektor yang tidak boleh bergeser dari kalkulasi anggaran. Bappeda memproyeksikan tahun 2026 sebagai momentum krusial penuntasan masalah sosial di Kepahiang.
Pemerintah daerah mengunci komitmen anggaran untuk penurunan angka stunting secara berkelanjutan dengan target ambisius menuju zero stunting. Selaras dengan hal itu, program pengentasan kemiskinan ekstrem hingga menyentuh angka nol persen juga diintegrasikan melalui kebijakan pro-investasi yang ramah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui penyusunan dokumen rancangan akhir RKPD 2026 yang sedang dimatangkan bersama DPRD, Bappeda Kepahiang optimistis bahwa keterbatasan anggaran justru menjadi momentum transformasi tata kelola pemerintahan yang jauh lebih akuntabel, efisien, dan tepat sasaran. (adv)
