Bengkul,ikobengkulu.com,,-Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berada di angka 19,8 persen, Penurunan ini menunjukkan hasil positif jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana angka stunting sempat menyentuh 37,2 persen pada tahun 2013 dan 21,6 persen pada tahun 2022. Meskipun trennya terus menurun, pemerintah tetap memantau ketat tantangan ini demi mengejar target jangka menengah sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 serta visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
"Kemendukbangga/BKKBN luncurkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting (GENTING) menjadkannya program prioritas untuk mencegah lahirnya stunting baru di tanah air".
Diwaktu yang sama SSGI merilis pada 2025 prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu sebesar 18,8 persen, potret tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya (2024) masih bertengger pada angka 20,2 persen. Dan di Kabupaten Kepahiang prevalensi kasus kekurangan gizi kronis 17 persen yang jauh berhasil ditekan dari angka 22,1 persen pada 2024 lalu.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. Zamhir Setiawan.,M.Epid menyebutkan bahwa dalam menekan prevalensi stunting di tanah air Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan program GENTING. Yang menjadi program prioritas untuk mencegah lahirnya stunting baru.
" Stunting tidak dapat diobati, namun dapat dicegah melalui aksi intervensi yang dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. Baik dilakukan melalui intervensi pemenuhan gizi, edukasi serta penyediaan sarana dan lingkungan yang sehat," kata Zamhir saat menerima audiensi unsur pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepahiang di kantornya, Senin,(18/5/2025).
Dikatakan Zamhir, selain intervensi langsung melalui program GENTING, percepatan penurunan stunting perlu adanya komitmen bersama dengan dimilikinya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. PJKP berperan strategis sebagai panduan lintas sektor dari BKKBN untuk menyelaraskan program pemerintah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan ini mengintegrasikan intervensi gizi, pelayanan keluarga berencana (KB), dan pemenuhan sanitasi demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Sementara itu Kepala Bapperida Kabupaten Kepahiang M. Solihin menyampaikan pihaknya, pemerintah (red) segera menyusun PJPK sebagai langkah strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. " Kita bersama BKKBN akan bersinergi dalam pembangunan kependudukan dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan PJPK," kata M. Solihin.
Penyusunan PJPK dilakukan sebagai upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas keluarga, pembangunan kesehatan, hingga penanganan keluarga berisiko stunting.
Melalui penyusunan PJPK, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan memetakan berbagai tantangan kependudukan seperti angka stunting yang masih sebesar 17 persen, pernikahan usia dini, kualitas sanitasi lingkungan, hingga akses pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang yang lebih terarah dan tepat sasaran.(***)
