×

Pencarian

Atasi Krisis Lahan, Pemkot Bengkulu Jajaki Konsep Kampung Nelayan "Terapung" di Atas Perairan

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tengah mematangkan rencana strategis untuk memperkuat infrastruktur pesisir. Melalui Dinas Perikanan, Pemkot kini sedang berburu lokasi strategis guna membangun Kampung Nelayan Penyangga, termasuk menyiapkan opsi pembangunan di atas perairan sebagai solusi atas terbatasnya lahan daratan di kota.

Syarat Lahan: Kunci Kucuran Dana Pusat

Kepala Dinas Perikanan Kota Bengkulu, Wilhopi, menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah memberikan "lampu hijau" untuk mendanai fasilitas ini. Namun, syarat mutlaknya adalah ketersediaan lahan siap bangun seluas minimal $1.000$ meter persegi ($20 \times 25$ meter).

“Pihak kementerian sudah siap membangun jika lahannya tersedia. Ini adalah peluang emas yang sedang kami kejar secara maksimal agar infrastruktur nelayan kita bisa naik kelas,” ujar Wilhopi

Kepala Dinas DKP Kota Bengkulu Wilhopi

Inovasi di Atas Air: Solusi Realistis di Tengah Perkotaan

Menyadari sulitnya menemukan lahan darat yang luas di kawasan pesisir kota, DKP membuka opsi yang lebih dinamis. Wilhopi menyebut, pembangunan kampung nelayan penyangga tidak melulu harus di daratan, melainkan bisa menjorok ke perairan laut maupun sungai.

Konsep "Kampung Terapung" atau bangunan di atas air ini dinilai sangat realistis diterapkan di titik-titik potensial seperti kawasan Pulau Baai dan Pondok Besi.

“Keterbatasan lahan di darat adalah tantangan nyata. Karena itu, kami mengkaji opsi pembangunan di atas perairan. Garis pantai kita panjang dan muara sungai kita luas, ini alternatif yang akan kami usulkan ke kementerian,” tambahnya.

Target 6 Hingga 10 Unit Penyangga

Berdasarkan koordinasi dengan kementerian, Kota Bengkulu berpeluang mendapatkan jatah pembangunan antara enam hingga sepuluh unit kampung nelayan penyangga. Saat ini, tim teknis masih terus melakukan survei lapangan untuk memastikan titik mana saja yang memiliki komunitas nelayan paling aktif dan secara teknis layak dibangun.

“Kami belum mengunci jumlah unit yang akan diusulkan karena sangat bergantung pada hasil survei lokasi nanti. Yang jelas, orientasi kami adalah menciptakan kawasan perikanan yang tertata, terintegrasi, dan mampu mendongkrak ekonomi lokal secara berkelanjutan,” pungkas Wilhopi. (adv)