KEPAHIANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang bergerak cepat mengamankan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran mendatang. Langkah "jemput bola" dengan berkoordinasi aktif langsung ke Kementerian PUPR ini dilakukan guna memangkas angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah tersebut yang masih tergolong tinggi.
Kepala Dinas PUPR Kepahiang, Teddy Adeba, ST, ME, menegaskan bahwa koordinasi pusat menjadi prioritas utama untuk memastikan masyarakat Kepahiang mendapatkan porsi bantuan yang maksimal.
Fokus pada Padat Karya Tunai
Teddy menjelaskan, meskipun program bedah rumah dapat dikolaborasikan dengan instansi lain seperti Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial maupun Baznas, program BSPS dari Kementerian PUPR memiliki keunggulan tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
"Kolaborasi program bedah rumah memang dapat dilakukan sejumlah pihak, akan tetapi khusus dari Kementerian PUPR ini adalah BSPS. Polanya biasanya Padat Karya Tunai, sehingga ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar," ujar Teddy.
Target 1.500 Unit Rumah Layak Huni
Berdasarkan data yang telah dihimpun, Dinas PUPR Kepahiang telah memetakan kebutuhan perumahan di daerah tersebut. Sedikitnya, lebih dari 1.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah diusulkan untuk masuk dalam skema bantuan pusat.
Dinas PUPR optimis usulan ini akan mendapat respons positif, mengingat program BSPS kini telah diintegrasikan ke dalam program nasional Pengetasan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Target kami adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kami ingin memastikan mereka tidak hanya memiliki hunian yang kokoh, tetapi juga layak secara kesehatan dan lingkungan," tutup Teddy. (adv)
