BENGKULU – Suasana sosialisasi penataan lapak di kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu, mendadak mencekam. Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, terlibat adu argumen sengit dengan Ketua PKL Pasar Minggu, Edi Susanto, terkait mekanisme pembagian lapak yang kini tengah viral di media sosial.
Ketegangan bermula saat pihak pedagang mencoba menginterupsi penjelasan mengenai sistem undian (lotre) lapak. Perwakilan pedagang disinyalir mencoba membawa nama "kelompok" tertentu untuk mendapatkan prioritas posisi berjualan yang lebih strategis.
Menolak Hak Istimewa (Privilese)
Mendengar klaim eksklusivitas tersebut, Dedy Wahyudi langsung bereaksi keras. Dengan nada bicara yang tegas dan berwibawa, ia mematahkan argumen adanya kelompok yang diistimewakan dalam penataan kawasan ekonomi ini.
“Kini idak ado anggota-anggotaan. Seluruh pedagang, ini warga sayo. Idak ado anggota ini itu, itu warga sayo!” tegas Dedy dalam dialek lokal yang kental di hadapan para pedagang.
Penegasan ini mengirimkan pesan jelas: Pemkot Bengkulu tidak mengenal senioritas atau kekuatan kelompok. Semua pedagang, baik penjual ikan maupun sayuran, wajib tunduk pada aturan yang sama melalui sistem undian yang adil.
Solusi di Balik Ketegasan
Langkah berani ini bukan tanpa solusi. Penataan ini merupakan bagian dari misi besar Pemkot untuk membersihkan badan jalan dan trotoar di sekitar Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall yang selama ini menjadi titik nadi kemacetan di Kota Bengkulu.
Sebagai kompensasi bagi pedagang yang bersedia masuk, Pemkot telah menyiapkan:
Lapak Baru yang Representatif: Dibangun tepat di samping gedung PTM.
Fasilitas Standar Modern: Dirancang agar lebih nyaman bagi penjual dan pembeli.
Sistem Satu Pintu: Memastikan tidak ada lagi aktivitas jual beli yang memakan fasilitas umum (badan jalan/trotoar).
“Sekali lagi ikuti aturan main. Kalau ikut aturan main, insya Allah akan lancar galo-galo (semuanya),” pungkas Dedy menutup perdebatan.(adv)
