KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus berupaya mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Pagi Kepahiang pada Kamis (20/11/2025), Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, secara langsung mensosialisasikan penggunaan sistem pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada para pedagang dan pelaku UMKM.
Wabup menyatakan bahwa di era digital saat ini, pasar tradisional tidak boleh tertinggal dalam aspek teknologi transaksi. Menurut beliau, adopsi pembayaran digital merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pedagang pasar di tengah gempuran belanja daring (online).
Keamanan dan Kemudahan Transaksi
Dalam pernyataannya saat berdialog dengan para pedagang sayur dan sembako, Ir. Abdul Hafizh menekankan bahwa penggunaan QRIS bukan hanya soal gaya hidup, melainkan solusi nyata untuk menghindari peredaran uang palsu dan mempermudah manajemen keuangan bagi pedagang kecil.
"Pernyataan saya kepada seluruh pedagang di Kepahiang: jangan takut dengan kemajuan teknologi. Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS ini adalah pelindung bagi Bapak dan Ibu semua. Dengan sistem ini, tidak ada lagi risiko menerima uang palsu, tidak perlu repot mencari uang kembalian, dan semua transaksi tercatat secara otomatis di rekening. Kita ingin pasar kita tetap tradisional suasananya, namun modern dan canggih sistem pembayarannya. Saya minta pihak perbankan daerah turun langsung memberikan pendampingan aktivasi sistem ini di lapak-lapak pedagang," ujar Wabup Abdul Hafizh, Kamis (20/11/2025).
Sinergi dengan Perbankan Daerah
Wakil Bupati juga menginstruksikan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk berkolaborasi dengan Bank Bengkulu serta bank nasional lainnya guna memperluas literasi digital di pasar-pasar kecamatan. Beliau berharap, dalam satu tahun ke depan, mayoritas transaksi di sentra ekonomi Kepahiang sudah berbasis nontunai.
"Kita sedang membangun ekosistem 'Kepahiang Digital'. Jika pedagang pasar kita sudah melek teknologi, maka akses mereka ke permodalan perbankan juga akan lebih mudah karena memiliki catatan transaksi yang valid. Pemerintah daerah akan terus hadir sebagai fasilitator agar UMKM kita naik kelas. Mari kita tinggalkan pola lama dan mulai beradaptasi dengan cara baru yang lebih aman dan transparan," tambahnya.
Melalui gerakan ini, Pemkab Kepahiang optimis dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih inklusif dan meminimalisir kebocoran retribusi daerah melalui integrasi sistem pembayaran elektronik yang lebih akuntabel.(adv)
