KEPAHIANG, IKOBENGKULU.COM — Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun Anggaran 2025 dan High Level Meeting (HLM) Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD), Kamis, 10 Juli 2025. Acara tersebut berlangsung di Gedung Command Center Pemkab Kepahiang dan turut diikuti anggota Komisi III DPRD, Anudin, S.Sos.
Kegiatan ini digelar oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang dengan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu serta akademisi dari Universitas Bengkulu. Total 40 peserta yang terdiri atas kepala UPTD, BLUD pengelola PAD, dan Tim Optimalisasi PAD ikut dalam forum tersebut.
Kepala BKD, Jono Antoni, S.Sos., M.M., CGRE., FRMP., dalam laporannya menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi PAD semester pertama 2025 secara berbasis data, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi OPD pengelola PAD, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam percepatan transformasi digital.
"Evaluasi ini penting untuk menyusun langkah konkret ke depan. Kita perlu mendorong penguatan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta memperbaiki tata kelola PAD agar lebih transparan dan efisien," ujar Jono.
Ia menambahkan, digitalisasi bukan sekadar integrasi teknologi, tetapi juga bagian dari perubahan budaya kerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor — antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan — menjadi syarat mutlak.
Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif BKD. Ia menilai bahwa upaya penguatan sistem pemungutan pajak berbasis digital, termasuk melalui alat perekam transaksi di objek pajak, adalah langkah konkret untuk mencegah kebocoran PAD.
"Dalam forum-forum anggaran bersama TAPD, kami selalu menekankan pentingnya validitas data dan akuntabilitas dalam pemungutan PAD. Penerapan teknologi harus merata dan adil, menyasar seluruh pelaku usaha tanpa kecuali," kata Gregory.
Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD dalam forum ini bukan sekadar simbolik, tetapi sebagai bentuk komitmen untuk terlibat aktif dalam merespons hasil evaluasi dan rekomendasi Rakor.
"DPRD siap mendukung kebijakan-kebijakan percepatan transformasi digital dan optimalisasi PAD. Kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi yang lahir hari ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan," tambahnya.
Rakor dan HLM ini turut dihadiri oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si., Sekda Dr. Hartono, M.Pd., M.H., jajaran Forkopimda, dan seluruh kepala OPD Pemkab Kepahiang.
Forum ini menjadi refleksi komitmen Pemkab dan DPRD Kepahiang dalam mendorong transformasi sistem keuangan daerah yang modern, berbasis teknologi, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv)
