KEPAHIANG, IKOBENGKULU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna pada Senin, 16 Juni 2025, dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepahiang.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc, didampingi Wakil Ketua II Ansori M. Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si., unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd., M.H., serta para kepala OPD, camat, dan pejabat instansi vertikal.
Dalam rapat tersebut, tiga komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan mereka terhadap LHP BPK RI, beserta rekomendasi perbaikan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD.
Komisi I, yang dipimpin oleh Andrian Defandra, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa temuan utama pada OPD mitra kerja Komisi I meliputi kekeliruan dalam penatausahaan keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, serta pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Komisi I memberikan rekomendasi kepada OPD mitra, antara lain:
1. Melakukan perbaikan penatausahaan keuangan daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai peraturan.
3. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.
Kepada Bupati Kepahiang, rekomendasi dari Komisi I mencakup:
1. Melaksanakan seluruh rekomendasi LHP BPK RI atas LKPD 2024.
2. Menerapkan pengawasan berjenjang pada pejabat pengelola anggaran.
3. Melakukan evaluasi kinerja pejabat pengelola keuangan dan mempertimbangkan hasilnya dalam penempatan jabatan.
Komisi II, melalui Juru Bicara Eko Susilo, menekankan pentingnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Komisi II merekomendasikan kepada OPD mitra untuk memperbaiki penatausahaan keuangan agar tidak terjadi temuan berulang. Sementara itu, kepada Bupati Kepahiang, rekomendasi meliputi:
1. Menginstruksikan seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
2. Memperkuat pemahaman dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan OPD.
3. Menjadikan temuan BPK RI sebagai dasar evaluasi kinerja Kepala OPD dan ASN terkait.
Komisi III, yang dipimpin oleh Anudin, S.Sos., menyoroti pentingnya pencegahan temuan berulang dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi III mencakup:
1. Instruksi kepada OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
2. Perbaikan sistem pendataan dan penagihan pajak, khususnya pada sektor pajak hotel dan BPHTB.
3. Evaluasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi parkir.
4. Optimalisasi penggunaan sistem informasi aset daerah.
5. Peningkatan peran dan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah.
Gregory Dayefiandro, Ketua DPRD Kepahiang, menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari komisi-komisi akan dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan DPRD. “Rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepahiang setelah rapat paripurna ini,” tegas Gregory.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh 17 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan seluruh tamu undangan dari unsur pemerintah daerah serta instansi terkait. (adv)
