Bengkulu, Ikobengkulu.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melontarkan ultimatum keras kepada PT Pelindo terkait lambannya penanganan akses pelayaran ke Pulau Enggano. Ia menegaskan, jika Pelindo tak mampu menyelesaikan pengerukan alur pelayaran, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu siap turun langsung dan mengambil alih seluruh proses pengerjaan.
Menurut Helmi, persoalan keterisolasian Enggano adalah masalah lama yang seharusnya sudah bisa diselesaikan sekarang. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Bengkulu bahkan telah mengeluarkan *surat darurat pelabuhan* sebagai dasar hukum untuk mendorong Pelindo bergerak lebih cepat.
"Pelindo sebelumnya janji Selasa kapal sudah bisa jalan ke Enggano bawa penumpang dan logistik. Tapi sampai Rabu, kenyataannya kapal belum bisa berlayar juga," ujar Helmi Hasan kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).
Tak ingin berlama-lama menunggu, Helmi langsung bertolak ke Jakarta dan menemui Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, untuk meminta kejelasan. Namun, jawaban Pelindo dinilai kurang memuaskan. Mereka berdalih bahwa persoalan alur pelayaran bukan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab mereka, melainkan merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Gubernur Helmi menilai alasan tersebut tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari tanggung jawab. Menurutnya, kondisi di lapangan sudah darurat dan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar lempar tanggung jawab antar instansi.
“Kami melihat kinerja Pelindo belum maksimal. Kalau tidak sanggup, kami siap ambil alih pengerukan,” tegas Helmi.
Ia menjelaskan, kontraktor yang ditunjuk Pelindo hanya melakukan pengerukan hingga kedalaman 3 meter, padahal idealnya minimal 6 meter untuk bisa dilewati kapal besar. Selain itu, lebar alur pelayaran hanya sekitar 40 meter, terlalu sempit untuk kapal logistik dan kapal penumpang berukuran besar.
“Kondisi ini dinilai berbahaya, apalagi saat cuaca buruk. Banyak kapal enggan masuk karena alurnya sempit dan dangkal. Ini soal keselamatan,” jelasnya.
Menanggapi desakan tersebut, pihak Pelindo akhirnya menyatakan akan menghadirkan kapal keruk dengan kapasitas lebih besar agar proses pengerjaan bisa dipercepat dan diselesaikan sesuai standar yang diminta.
Meski begitu, Helmi menegaskan bahwa Pemprov akan tetap memantau ketat pelaksanaan pengerukan ini. Bila dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan, Pemprov Bengkulu tidak akan ragu mengambil alih seluruh proses pengerjaan.
“Kita tunggu saja. Kalau tetap tidak ada kemajuan, lebih baik Pelindo angkat bendera putih. Biarkan Pemprov yang ambil alih demi masyarakat Enggano,” pungkasnya. ***
