IKOBENGKULU.COM – Anggota DPRD Kota Bengkulu menggelar reses tahun 2024 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur jalan, layanan BPJS gratis, hingga sulitnya akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, S.Hut, yang hadir dalam reses tersebut mengatakan bahwa semua aspirasi akan dicatat dan diprioritaskan berdasarkan urgensinya.
“Kami akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, namun perlu dipahami bahwa dengan keterbatasan anggaran, tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus,” ujar Rahmad.
Infrastruktur Jalan Jadi Sorotan
Salah satu masalah yang disampaikan warga adalah kerusakan di Jalan Merawan. Muttaqin, salah seorang warga, menyebut kondisi jalan yang sempit dan rusak parah menjadi kendala bagi masyarakat sekitar.
“Jalan Merawan itu sangat sempit, ada beberapa titik yang rusak parah, terutama di dekat kuburan. Kami berharap ini segera diperbaiki. Selain itu, simpang Malam Leban juga perlu dibuat simpang tiga agar lebih aman,” ungkapnya.
BPJS Gratis Masih Bermasalah
Keluhan lain datang dari Adi Susanto, yang menyoroti program BPJS gratis yang dicanangkan pemerintah. Meski program tersebut telah berjalan, warga masih menerima tagihan dari kantor BPJS.
“BPJS gratis memang sudah aktif, tapi saya masih menerima tagihan. Kami mohon agar ini segera dijelaskan agar masyarakat tidak bingung,” ujarnya.
Dukungan UMKM Masih Terbatas
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap UMKM. Warga berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan.
“Kami sering dengar anggaran terbatas untuk UMKM. Kami harap pelaku usaha yang serius benar-benar diberikan bantuan modal,” kata salah seorang warga.
Tanggapan Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan waktu dan alokasi anggaran yang tepat.
“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan persoalan yang mendesak, terutama infrastruktur, layanan BPJS, dan UMKM,” ujar Rahmad.
Reses ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Bengkulu. Pemerintah dan DPRD diminta untuk segera menindaklanjuti keluhan yang telah disampaikan. ***
.jpeg)
