Rohidin Mersyah Sepakat dengan Prabowo Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Kepala Daerah, Sindir Korupsi Era Helmi Hasan

Rohidin Mersyah Sepakat dengan Prabowo Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Kepala Daerah, Sindir Korupsi Era Helmi Hasan
Calon gubernur Rohidin Mersyah dan calon Wakil Gubernur Meriani

Ikobengkulu.com – Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2, Rohidin Mersyah, menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan sebagai dasar pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Dalam debat public ke dua calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu 2024-2029 di Hotel Mercure, Bengkulu, Rohidin menanggapi pertanyaan terkait strategi antikorupsi dengan merujuk pada pidato pelantikan Presiden Prabowo, yang menyatakan bahwa "ikan busuk dimulai dari kepala."

Pernyataan ini dianggap sebagai seruan bagi para pemimpin untuk memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan upaya pemberantasan korupsi.

"Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo," kata Rohidin.

"Pemberantasan korupsi harus dimulai dari kepala daerah. Saya berkomitmen sejak awal untuk menjalankan pemerintahan yang benar-benar bersih dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Alhamdulillah, selama saya memimpin, tidak ada persoalan hukum baik di kalangan ASN maupun di masyarakat."

Rohidin juga membahas rekam jejak lawan politiknya, Helmi Hasan, yang saat menjabat sebagai Walikota Bengkulu sempat terjerat beberapa kasus hukum, termasuk status tersangka yang dihadapinya hingga masuk dalam proses praperadilan.

Menurut Rohidin, kasus-kasus tersebut justru berdampak pada ASN dan keluarga dekat yang turut menjadi korban, beberapa di antaranya bahkan harus menjalani hukuman penjara akibat kasus pidana korupsi.

Rohidin juga menyoroti kebijakan bantuan sosial (bansos) dan program Samsesaka yang diterapkan oleh Helmi Hasan, yang disebutnya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan masalah serius, termasuk membuat masyarakat merasa terancam karena harus berurusan dengan pihak kejaksaan.

"Banyak masyarakat yang datang ke rumah saya mengeluh. Mereka merasa terancam dan khawatir karena kebijakan Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan) ini. Mereka sering dipanggil oleh pihak kejaksaan terkait kasus ini. Saya kira kita tidak perlu bicara teori; fakta hukum yang ada cukup menjadi bukti bahwa ada ketidakbersihan dalam kepemimpinan tersebut," lanjut Rohidin.

Debat ini semakin memanaskan suasana Pilgub Bengkulu, terutama di kalangan pemilih yang ingin melihat komitmen nyata dalam hal pemberantasan korupsi dan integritas kepemimpinan.

Dengan tegas, Rohidin mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan yang bersih dan bebas dari korupsi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan stabilitas serta kesejahteraan masyarakat di Bengkulu. ***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index