Bali, IKOBENGKULU.COM – Dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI meresmikan kerja sama strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berfokus pada pengelolaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mempercepat layanan di bidang kekayaan intelektual.
Vice President Bank Mandiri, Cakra Wardha, memaparkan program-program unggulan yang mendukung akselerasi kinerja DJKI. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan pembayaran terkait kekayaan intelektual.
Kegiatan Rakornis turut dihadiri oleh sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham, termasuk Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Mereka mengapresiasi acara ini sebagai platform produktif untuk berdiskusi dan memperbaiki kinerja layanan kekayaan intelektual di masing-masing wilayah.
Metode pembelajaran Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) juga diapresiasi, mendorong DJKI untuk terus berinovasi.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, dalam arahannya, menegaskan pentingnya mempercepat pencapaian target kinerja selama tiga bulan ke depan. “Rakornis ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja layanan KI di seluruh wilayah,” ujar Min Usihen.
Ia juga menekankan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun tematik untuk desain industri, dengan harapan terjadi peningkatan signifikan, seperti yang terjadi pada tahun 2024 yang bertemakan indikasi geografis.
Rakornis akan ditutup pada 7 September 2024 bersamaan dengan puncak acara Festival Kekayaan Intelektual di Taman Werdhi Budaya Art Center (TWBAC), Bali, yang akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.***
