BENGKULU – Sinergi antara otoritas pajak dan aparat penegak hukum di Bumi Rafflesia memasuki babak baru. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung secara resmi mempererat kolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu guna mempersempit ruang gerak pelanggar pidana perpajakan.
Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan kerja perdana Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang baru, Sigit Danang Joyo, ke markas Polda Bengkulu, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan sinkronisasi instrumen negara dalam mengamankan pundi-pundi penerimaan negara.
Fokus pada Pidana Perpajakan dan Pertukaran Data
Dalam audiensi tersebut, Sigit Danang Joyo menekankan bahwa penguatan kerja sama ini akan difokuskan pada tiga pilar utama: pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan, pertukaran data intelijen yang lebih cair, serta penegakan hukum yang memberikan efek jera (deterrent effect).
"Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Polri adalah instrumen strategis. Kami ingin kolaborasi ini memberikan pesan kuat kepada publik bahwa upaya penegakan hukum di bidang perpajakan kini jauh lebih efektif dan terintegrasi," tegas Sigit Danang Joyo.
Sigit tidak datang sendiri; ia didampingi jajaran pimpinan kunci, termasuk Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, serta para kepala KPP Pratama wilayah Bengkulu dan Curup. Hal ini menunjukkan kesiapan teknis DJP dalam melakukan "aksi bersih-bersih" pajak di lapangan.
Teladan Kepatuhan dari Korps Bhayangkara
Menariknya, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek internal kepatuhan aparatur negara. DJP memberikan apresiasi sekaligus meninjau perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di lingkungan anggota Polri Polda Bengkulu.
Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Bengkulu, Ja’far Sodiq, didampingi Dirreskrimsus Tris Lesmana Zeviansyah, menyambut baik langkah ini. Polda Bengkulu berkomitmen penuh mendukung DJP, baik dalam hal pengamanan penerimaan negara maupun memastikan seluruh personil Polri menjadi teladan dalam pelaporan pajak.
Kolaborasi "dua instansi raksasa" ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang seharusnya masuk ke kas negara tidak bocor oleh praktik-praktik ilegal. ***
