KEPAHIANG – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang kembali mendapat sorotan tajam. Memasuki pertengahan Oktober atau triwulan keempat (IV) tahun anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari garis aman, yakni baru menyentuh angka 64 persen.
Capaian yang lamban ini memicu reaksi keras dari Bupati Kepahiang, Zurdi Nata. Dalam rapat evaluasi terbatas awal pekan ini, Bupati secara spesifik memberikan "warning" atau peringatan kepada OPD pengelola retribusi dan pajak yang kinerjanya masih di bawah rata-rata.
Instruksi "Gaspol" di Sisa Waktu
Dengan waktu efektif tersisa kurang dari tiga bulan, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran untuk "tancap gas" memaksimalkan potensi pendapatan. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk bersantai, mengingat target PAD yang meleset akan berdampak langsung pada defisit anggaran.
"Angka 64 persen di bulan Oktober itu lampu kuning. Saya minta OPD teknis, terutama sektor pariwisata, pasar, dan perizinan, untuk jemput bola. Jangan hanya duduk di kantor menunggu orang bayar retribusi," tegas Zurdi Nata.
Penyebab Utama Wacana Rasionalisasi
Lambatnya arus masuk PAD ini dikonfirmasi sebagai salah satu pemicu utama munculnya wacana tidak populer terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang sempat heboh beberapa hari terakhir.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang menjelaskan bahwa postur APBD disusun berdasarkan asumsi pendapatan. Jika realisasi pendapatan (PAD) tidak mencapai target, maka belanja (seperti TPP dan kegiatan dinas) mau tidak mau harus dikoreksi agar tidak terjadi gagal bayar.
"Matematikanya sederhana, kalau uang masuk kurang, uang keluar harus diketatkan. Jadi kuncinya ada di OPD penghasil. Kalau mereka perform dan target 100 persen tercapai di Desember, rasionalisasi anggaran bisa kita minimalisir," jelasnya.
Optimalkan Pajak Digital
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Kepahiang kini gencar mensosialisasikan penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) elektronik. Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak restoran dan hiburan yang selama ini disinyalir masih terjadi. (adv)
