LEBONG – Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Suprabudi (Bambang ASB), dibuat geram saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, baru-baru ini.
Turun langsung ke lapangan untuk memastikan hak wong cilik tersalurkan, Wabup justru menemukan fakta miris: data penerima bantuan dinilai semrawut dan banyak yang tidak tepat sasaran.
Temuan Lapangan: Ketimpangan Nyata
Dalam sidak tersebut, Bambang ASB mendapati indikasi kuat adanya warga dengan kategori ekonomi mampu—bahkan memiliki aset mewah—justru terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebaliknya, warga lansia, janda tua, atau keluarga yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan, justru luput dari pendataan.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Saya turun langsung dan melihat datanya masih banyak yang error. Masa yang rumahnya bagus, ekonominya mapan, dapat bantuan? Sementara tetangganya yang susah malah gigit jari. Ini zalim namanya," tegas Bambang dengan nada kecewa.
Ultimatum untuk Lurah dan Perangkat
Merespons temuan tersebut, Wabup Bambang langsung memberikan instruksi keras kepada Lurah Tes, Camat, dan perangkat terkait. Ia memerintahkan agar segera dilakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) ulang terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya minta data ini dibedah ulang. Lurah dan RT/RW harus objektif. Jangan karena saudara atau tim sukses, lalu dimasukkan data penerima. Coret yang sudah kaya, ganti dengan yang benar-benar membutuhkan. Keadilan sosial harus ditegakkan di Lebong," instruksinya.
Perbaiki Data atau Sanksi Menanti
Bambang menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Jika data dari hulu (desa/kelurahan) sudah salah, maka program pemerintah pusat maupun daerah tidak akan efektif.
Ia mewanti-wanti, jika di kemudian hari masih ditemukan pembiaran terhadap data "siluman" atau penerima fiktif dan tidak layak, pihaknya tidak segan-segan memberikan teguran keras hingga sanksi administratif kepada pejabat wilayah setempat.
"Bantuan ini amanah negara untuk fakir miskin. Jangan main-main dengan hak mereka," pungkas Wabup. (adv)
