BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengambil langkah strategis nan berani dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Demi memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan fisik, Pemkot memutuskan untuk melakukan efisiensi ketat, termasuk memangkas pos belanja pegawai.
Dana hasil efisiensi birokrasi tersebut dipastikan tidak akan mengendap, melainkan dialihkan sepenuhnya untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Target PAD Tembus Rp386 Miliar
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elfian, menegaskan strategi ini saat menyampaikan pengantar nota penjelasan Walikota di hadapan DPRD Kota Bengkulu, Senin (17/11).
Ia memaparkan bahwa optimisme pemerintah tercermin dari kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp386 miliar.
Angka ini bersumber dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.
"Tujuan utamanya jelas, kita ingin memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi ini, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berjalan produktif," ujar Tony di ruang Ratu Agung, kantor DPRD.
Fokus Penanganan Banjir dan Jalan
Tony menjelaskan, pemangkasan belanja yang sifatnya kurang produktif atau rutin aparatur dilakukan demi menjaga keseimbangan fiskal. Dengan demikian, dana transfer dari pusat maupun PAD bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kota.
"Kita fokuskan anggaran ini untuk isu-isu krusial seperti penanggulangan banjir, perbaikan dan pembangunan jalan, serta penataan pasar. Ini adalah prioritas yang menyentuh langsung keseharian masyarakat," tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Bengkulu tengah mengubah paradigma anggaran dari yang sebelumnya birokrasi-sentris menjadi lebih publik-sentris.
Dengan mengendalikan belanja pegawai, pemerintah berharap percepatan infrastruktur di tahun 2026 dapat berjalan tanpa hambatan fiskal.***
