IKOBENGKULU.COM- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bengkulu menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus dilakukan secara efisien, terukur, dan berpihak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bengkulu, Rodi S.Kom, MM, menyampaikan hal itu pada Sabtu (25/10/2025), di tengah proses pembahasan APBD murni 2026 yang saat ini tengah berlangsung.
Menurut Rodi, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam tabel anggaran, melainkan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kerja pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD 2026 yang cukup komprehensif. Namun, kami berharap setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak Langsung
Rodi menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut menekankan optimalisasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran.
Ia menjelaskan, adanya pemangkasan pada beberapa jenis Dana Transfer ke Daerah — seperti DAU, DAK, DBH, dan Dana Insentif Fiskal — menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas program pembangunan.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan. Karena itu, APBD 2026 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Dorongan Prioritas Infrastruktur Kesehatan
Lebih lanjut, Rodi menekankan bahwa seluruh program perangkat daerah tahun 2026 harus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Bengkulu, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur.
Salah satu prioritas yang diusulkan Fraksi Golkar ialah pembangunan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas Kampung Bali yang saat ini tengah dikerjakan berkat dorongan fraksi tersebut.
Selain itu, Rodi juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan jalan, drainase, dan sarana infrastruktur lainnya yang dinilai sangat mendesak.
“Kami ingin APBD benar-benar menjadi alat pembangunan yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat Bengkulu,” pungkasnya. ***
