Bengkulu,IkoBengkulu.Com,-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu RA. Denny, S.H., M.M mendesak pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk segera menyusun dan menyelesaikan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025-2029.
Pasalnya dia menilai peta jalan pembangunan kependudukan sangat penting untuk pembangunan di daerah, sehingga perlu diselesaikan pada tahun ini (2025) dengan baik. Tidak ada alasan bagi daerah untuk belum membuat peta jalan karena merupakan tugas dan tanggungjawab.
Belum adanya peta jalan di daerah akan berdampak kurang baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Daerah yang tidak memiliki peta jalan pembangunan kependudukan dapat menghadapi berbagai dampak negatif yang signifikan. Peta jalan ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk mengelola isu-isu kependudukan, sehingga ketiadaannya dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan.
"Kita sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan PJPK dan rencana aksi ditahun ini, dan diminta para sekda kabupaten dan kota untuk mengawal progres penyusunan peta jalan tersebut melalui rencana aksi 2025-2029," kata Denny saat membuka penyusunan PJPK dan Rencana Aksi di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Rabu, (22/10/2025).
Dia mengatakan, peta jalan pembangunan tersebut amat penting bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah. PJPK merupakan upaya untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah. Dalam penyusunannya mengacu kepada lima (5) sasaran dan 30 indikator. Untuk mendorong percepatan fungsi PJPK diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dengan dilegalkannya melalui ketetapan hukum baik berupa peraturan daerah (perda / pergub / perbup / perwal)," ucap Denny.
Secara dokumen, kata Denny, terdapat dua daerah kabupaten yang telah memiliki draft PJPK dan rencana aksi, yaitu Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara. Dan kabupaten lainnya di Bengkulu masih sangat minim progresnya. "Kita bersama Kemendukbangga/BKKBN akan memberikan pendampingan kepada daerah yang belum menyusun PJPK dan Sekda kabupaten untuk mengawal penyusunan peta jalan tersebut," tutup Denny. (***)
