BENGKULU, IKOBENGKULU.COM — Sejumlah dokumen tebal berada di tangan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu saat mereka melangkah masuk ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Di balik tumpukan kertas itu, ada suara ribuan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), dan masyarakat Bengkulu yang menggema di halaman kantor DPRD Bengkulu pada aksi damai 2 September lalu.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, memimpin langsung rombongan yang terdiri dari para ketua fraksi. Raut wajah serius tampak saat ia memulai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. “Hari ini sesuai jadwal, pimpinan dan ketua fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa, ojol, dan masyarakat Bengkulu ke DPR RI,” kata Sumardi, membuka forum resmi tersebut.
Satu per satu tuntutan dibacakan dengan lantang, disaksikan para deputi DPR dan anggota DPR RI Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi. Setelah pembacaan, dokumen diserahkan secara resmi untuk diteruskan kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Presiden RI, dan kementerian terkait. “Semua tuntutan ini akan masuk ke pembahasan nasional agar kebijakan yang diambil bisa lebih berpihak kepada masyarakat,” ujar Sumardi.
Suasana pertemuan berlangsung formal, tetapi sarat pesan politik. Ketua Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan bahwa perjalanan mereka ke Jakarta adalah bukti keseriusan parlemen daerah mengawal suara publik. “Kami hadir di DPR RI untuk memastikan tuntutan masyarakat Bengkulu tidak berhenti di ruang sidang daerah. Aspirasi rakyat harus masuk ke agenda pembahasan nasional,” ujarnya.
Menurut Usin, langkah DPRD Bengkulu adalah tindak lanjut dari kesepakatan parlemen jalanan pada aksi damai 2 September lalu. Saat itu, pimpinan DPRD menemui massa, berdialog, dan menandatangani komitmen pengawalan aspirasi. “Kami bukan hanya membawa surat, tapi membawa semangat perjuangan masyarakat Bengkulu,” katanya.
Aksi damai 2 September menjadi titik awal perjalanan ini. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, komunitas ojol, dan elemen masyarakat berkumpul di halaman DPRD Bengkulu. Di bawah panas matahari, orasi bergema dengan tuntutan yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Meski jumlah massa memadati kawasan, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Bagi DPRD Bengkulu, kunjungan ke DPR RI bukan sekadar seremonial. Sumardi menekankan bahwa suara rakyat harus diteruskan langsung ke pusat agar memiliki bobot dalam pengambilan keputusan. “Kami hadir untuk menjalankan amanah rakyat. Tidak ada suara yang terlalu jauh untuk didengar,” ujarnya.
Sekretariat Jenderal DPR RI menyatakan dokumen tersebut akan segera diteruskan ke pimpinan DPR, MPR, dan kementerian terkait. Harapannya, tuntutan yang lahir dari aksi damai di Bengkulu itu dapat menjadi bahan pertimbangan serius dalam kebijakan nasional.
Langkah DPRD Bengkulu ini menunjukkan bahwa demokrasi daerah bisa memberi warna di panggung nasional. Dari halaman DPRD di Bengkulu hingga meja pimpinan DPR RI di Jakarta, suara rakyat kini telah menemukan jalannya.(adv)
