Bengkulu – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) Steven menyerukan pembentukan Satgas Pengawasan dan Penanggulangan untuk memastikan pengerukan alur pelabuhan Bengkulu berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan.
Menurutnya, perhatian penuh Presiden dan Wakil Presiden sangat dibutuhkan karena pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian daerah. “Bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor, termasuk suplai energi dan keberlangsungan usaha masyarakat,” tegas Steven dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9).
Ia menyoroti hasil pengerukan alur pelabuhan Bengkulu yang berakhir pada 31 Agustus 2025. Target kedalaman alur 6 meter tidak tercapai, melainkan hanya sekitar 2,9–3 meter. Akibatnya, kapal berkapasitas besar enggan masuk karena berisiko tinggi.
Steven mengingatkan kondisi tersebut bisa memicu kembali krisis BBM di Bengkulu. Meski Pertamina sudah menambah suplai dari provinsi lain melalui skema Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE), pola ini justru menambah ketergantungan eksternal karena depot BBM Bengkulu belum dioptimalkan.
“Pendangkalan alur pelabuhan bukan sekadar masalah teknis, tetapi berdampak luas. Pasokan BBM tersendat, SPBU dan Pertashop terganggu, distribusi bahan pokok terhambat, hingga pulau terluar berisiko terisolir,” ujarnya.
DPP HPMPI, lanjut Steven, juga mendorong penguatan distribusi energi melalui sinergi depot, suplai RAE, dan optimalisasi armada distribusi. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.
“Sudah saatnya semua pihak menghapus ego sektoral dan bergandeng tangan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (Bis)
